Oleh :
Hasbi Jusuma Leo, SE., Analis Perbendaharaan Negara Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Sumsel
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel menyelenggarakan diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II/2021 di Aula Gedung Keuangan Negara, Kamis (23/9/2021).
Acara tersebut menghadirkan narasumber Kepala Kanwil DJPb Sumsel Lydia Kurniawati Christyana, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumsel Nurcahyo Heru dan Kepala OJK Perwakilan Sumsel Iwan M Ridwan.
Peserta yang hadir diantaranya dari Kepala Perwakilan BPK Sumsel, Kepala BPKP Sumsel, Kepala Biro Ekonomi Sumsel, Kepala BPS Sumsel, Wakil Rektor Ekonomi Unsri, para Kepala Kanwil Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan para pimpinan wilayah perbankan.
Sementara secara daring dihadiri para Kepala BAPPEDA, para Kepala BPKAD, serta Kepala KPPN se-Sumsel.
Kanwil DJPb selaku pengelola fiskal setiap triwulan melakukan kajian atas analisis fiskal dan makroekonomi terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal pemerintah.
Hasil kajian ini berupa informasi yang berguna untuk menyusun kerangka ekonomi makro yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal maupun menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBN maupun APBD.
Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil DJPb Sumsel Lydia Kurniawati Christyana mendiseminasikan hasil kajian itu. Antara lain memaparkan indikator pertumbuhan ekonomi Sumsel yang menunjukkan angka yang bergerak positif.
Tren komposisi ekonomi triwulanan menurut pengeluaran menunjukkan kontribusi fiskal pemerintah sektor konsumsi pemerintah 48,78%, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,28%. Meskipun terdapat beberapa indikator turun sebagai akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat sehubungan dengan melonjaknya kasus Covid-19.
Belanja pemerintah terbukti mampu menyanggah perekonomian daerah yang terlihat dengan berhasilnya keluar dari masa resesi. Andil dari belanja pemerintah ini juga berkontribusi sebagian pada konsumsi rumah tangga masyarakat Sumsel.
Sejalan dengan itu, Deputi Kantor Perwakilan BI Nurcahyo Heru menambahkan pertumbuhan ekonomi Sumsel ini ditopang oleh perbaikan seluruh komponennya.
Pertumbuhan ekonomi regional Sumsel sebesar 5,71%. Angka ini diatas pertumbuhan ekonomi rata-rata di Pulau Sumatera sebesar 5,27%. Meski bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing regional di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi di Sumsel masih berada ditengah-tengah.
Beberapa langkah kebijakan BI sebagai respon atas kondisi ekonomi ini antara lain melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar; tetap menguatkan strategi operasi moneter guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter akomodatif; memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan cara melakukan pendalaman asesmen transmisi SBDK dan suku bunga kredit baru per jenis kredit berdasarkan kelompok bank yang telah ditentukan; dan mendorong perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan untuk meningkatkan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital.
BI juga berupaya memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah terkait uji coba digitalisasi bantuan sosial dan elektronifikasi belanja transaksi pemerintah. Kebijakan ini mendorong realisasi belanja pemerintah.
Sementara dari sektor jasa keuangan, Kepala OJK Perwakilan Sumsel Iwan M Ridwan menyampaikan kredit perbankan pada bulan Juli 2021 kembali berada di zona positif.
Pertumbuhan kinerja sektor jasa keuangan terutama didorong kredit konsumsi yang tumbuh 2,40%, dan kredit UMKM 1,93% year on year. Kredit pada sektor komoditas berorientasi ekspor mulai meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah sejalan dengan peningkatan harga serta permintaan di Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Kenaikan kredit masih ditopang kinerja kredit bank BUMN dan BPD yang tumbuh positif masing-masing tumbuh 5,25% dan 6,04% year on year. Sampai dengan Juli 2021, perbankan tercatat mengucurkan kredit sebesar Rp1,439 triliun sampai dengan bulan Juli 2021.
Dari data dan fakta yang dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa perekonomian Sumsel pada triwulan II/2021 meningkat. Peningkatan ekonomi ini tidak lepas dari peran fiskal melalui belanja pemerintah. Baik belanja pemerintah pusat melalui APBN maupun belanja pemerintah daerah melalui APBD. Juga tidak lepas dari peran berbagai pihak.
Kegiatan diseminasi ini tidak hanya menyampaikan hasil kajian fiskal tapi juga menjadi forum untuk komunikasi dan koordinasi antara pelaksana kebijakan fiskal dengan akademisi. Juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Harapannya melalui kegiatan ini juga meningkatkan optimisme kita menghadapi pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
