Kayuagung, Sriwijaya Media-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) berkomitmen mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Bumi Bende Seguguk.
Hal ini dibuktikan dengan rencana pembentukan lembaga pencegahan karhutla dengan melibatkan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil.
“Perlu dilakukan tindakan preventif untuk pencegahan karhutla di OKI. Upaya pencegahan akan menjadi lebih optimal jika dilakukan bersama-sama dan tidak hanya menunggu di musim kemarau atau pasca masa kedaruratan karhutla ditetapkan. Komitmen bersama itu diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang disepakati bersama sehingga berjalan mandiri dan berkelanjutan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKI Listiadi Martin, S,Sos., MM., dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Kemitraan bersama BPBD OKI, dihadiri 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan swasta, akademisi dan organisasi masyarakat sipil, Kamis (30/9/2021).
Menurut Listiadi, tidak ada cari lain yang lebih ampuh selain kolaborasi lintas sektor untuk mempermudah dalam mencapai tujuan bersama. Karena karhutla urusan bersama dan harus diselesaikan secara bersama -sama.
“Satu rumus permanen yang dapat kita lakukan yaitu memperkuat sumber daya dan kapasitas pelaku-pelaku pencegahan karhutla melalui proses peningkatan kapasitas berjenjang dan mengedepankan praktik gotong-royong di semua tingkatan,” terang Listiadi.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Iwan Setiawan menambahkan berbagi pengalaman sebelumnya, untuk model kelembagaan dalam pencegahan karhutla tidak hanya pada membentuk organisasi saja, tetapi juga harus didukung dengan pembauran anggaran semua pihak, peningkatan sumber daya semua tingkatan klaster dan perlunya pendampingan kontinue dari pihak profesional untuk menuju kemandirian klaster.
Untuk mewujudkan kelembagaan berbasis klaster yang melibatkan multi pihak, kabupaten bersama dengan kemitraan melalui program Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM) dan didukung United Nations Environment Program (UNEP).
Dia melanjutkan OKI menjadi salah satu dari 3 Kabupaten/Kota di Indonesia yang akan menjadi percontohan penerapan kelembagaan klaster untuk pencegahan karhutla di Indonesia.
Program Assistant SIAP-IFM Kemitraan Ridha Yuanita Sutomo menyebut program ini merupakan inisiatif bersama untuk mencegah karhutla.
“SIAP-IFM Project ini bertujuan untuk menerapkan praktik terbaik dan pendekatan inovatif manajemen kebakaran terintegrasi, untuk mendukung Initiatif Gambut Global (Global Peatland Initiative) dan Pemkab OKI,” jelasnya.
Dia mengaku keberhasilan pembentukan kelembagaan berbasis klaster (kelembagaan secara mandiri) dapat mendeteksi lebih awal potensi karhutla sehingga dapat dicegah.
Adapun keterlibatan multi pihak diharapkan membuat daerah lebih efisien dan terstruktur dalam mengelola sumber daya yang ada.
Adapun hasil diskusi tersebut mengerucut ke beberapa poin penting terkait dengan rencana pencegahan karhutla di OKI, diantaranya melegalisasi struktur organisasi klaster melalui SK- Bupati, membentuk tim kecil sebagai perumus untuk mendorong terbitnya peraturan pendukung, harmonisasi kelembagaan klaster dengan Satgas Karhutla dan membuat sekretariat kerja bersama klaster di kantor BPBD.(jay)
