Palembang, Sriwijaya Media – Puluhan massa mengatasnamakan diri dari gerakan masyarakat anti korupsi (GARKI) menggelar aksi demonstrasi dihalaman kantor Walikota (Wako) Palembang, Kamis (25/11/2021).
Massa menuntut agar Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) PUPR Kota Palembang Marlina dievaluasi karena dianggap gagal mengatasi permasalahan banjir serta adanya dugaan permainan dalam menentukan pemenang tender dalam proyek normalisasi sungai 2021.
Ketua Umum GARKI Rohadi dalam orasinya menegaskan pihaknya meragukan ikhwal Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam penanggulangan banjir.
Bahkan pemerintah terkesan mempolitisir anggaran rutinitas yang ada untuk menarik simpati dari masyarakat dengan tujuan melanggengkan kekuasaan.
“Dari tahun ketahun dana rutinitas ini dianggarkan, namun banjir tetap terjadi, drainase tersumbat, dan jalan rusak akibat genangan air,” tuturnya.
Bahkan ditahun 2021 ini, pemerintah menganggarkan proyek normalisasi sungai sebanyak 19 paket lebih dengan nilai Rp30 miliar.
Pihaknya mencurigai paket proyek normalisasi tersebut dikerjakan asal-asalan. Selain tidak adanya papan informasi proyek, sendimen dari normalisasi tersebut juga tidak diketahui dibuang dan diperjualbelikan kemana.
Dia berharap Wako selaku pimpinan dapat menelaah persoalan ini, mulai dari proses tender, penentuan pemenang, pengerjaan dilapangan, hingga pembuangan sendimen tersebut.
“Kami minta pengunaan anggaran rutinitas di PUPR lebih transparan dan Wako mengkroscek pengerjaan 19 paket proyek normalisasi sungai dilapangan. Bukan itu saja kami minta Wako dapat mengevaluasi Kabid SDA PUPR Kota, karena dianggap paling bertanggung jawab atas kegagalan dalam mengaktualisasikan visi misi Wako Palembang dalam menanggulangi masalah banjir,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris GARKI Suwardi menambahkan dari beberapa proyek normalisasi sungai yang sedang dikerjakan ditahun 2021 ini, terdapat beberapa proyek yang dicurigai ada main mata antara penyedia dan rekanan.
“Banyak proyek siluman yang tidak ditemukan papan informasi proyek sehingga menimbulkan kecurigaan dari semua kalangan kalau proyek tersebut direkayasa pengerjaanya,” paparnya.
Dia menilai banjir yang terjadi di Kota Palembang mengindikasikan buruknya tata kelola pemerintahan saat ini.
Semestinya Wako konsisten dengan janji politiknya dalam hal menanggulangi permasalahan banjir. Namun sayang, sudah hampir 2 periode Palembang terus dihantui banjir, jalan rusak, normalisasi sungai yang asal jadi, dan lainnya.
Menyikapi hal itu, Plt Asisten I Setda Kota Palembang Yanupran Yani menyatakan apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan GARKI akan disampaikan ke Wako Palembang.
“Kami tetapkan kalau pemerintah serius dalam penanggulangan banjir. Kami juga berjanji akan evaluasi kinerja dari Kabid SDA PUPR. Jika yang bersangkutan memang salah dan tidak transparan dalam mengunakan anggaran rutin, tentu kami akan mengevaluasi bersangkutan melalui mekanisme dan aturan tepat,” ucap Yanupran seraya menambahkan aspirasi ini akan disampaikan ke Wako sekaligus mengkroscek 19 paket normalisasi sungai yang ada saat ini.(luk)
