Palembang, Sriwijaya Media – Pj Sekda Provinsi Sumsel SA Supriyono berharap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumsel tahun 2021 bisa naik atau paling tidak stabil.
Hal itu disampaikan Pj Sekda Provinsi Sumsel SA Supriyono, dalam pembukaan sosialisasi IDI Sumsel tahun 2021, diselenggarakan Kesbangpol Provinsi Sumsel di Hotel Swarna Dwipa, Rabu (1/12/2021).
Menurut Sekda, melalui kegiatan ini, pihaknya ingin ada persamaan visi dalam penilaian IDI.
“Disini ada pokja. Kita berharap IDI di Sumsel bisa naik atau paling tidak stabil. Sehingga apa yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat tercapai,” ujarnya.
Pada tahun 2020 lalu, penilaian IDI menurun. Hal itu dikarenakan ada beberapa komponen variabel dan indikator yang berubah.
“Ya, harapannya penilaian IDI untuk tahun 2021 bisa naik 78 persen hingga 80 persen,” terang Supriyono.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel Kurniawan mengatakan, pihaknya melakukan sosialisasi IDI karena ada parameter baru.
“Kami undang sejumlah narasumber terkait RPJMD, baik dari Bapeda dan BPS. Nanti pokja yang masuk dalam keputusan Gubernur bisa berkolaborasi. Sehingga saat penilaian IDI bisa naik. Pada tahun 2020, penilaian IDI Sumsel menurun 69 persen. Harapan kita pada tahun 2021 naik di 78 persen. Karena ini terkait RPJMD dan RPJMN,” tuturnya.
Kabid Politik pada Badan Kesbangpol Sumsel Kurniawan Kantinoko menambahkan, IDI adalah salah satu indeks komposit untuk mengukur tingkat demokrasi di suatu wilayah. Kesbangpol menyelenggarakan kegiatan ini untuk mensosialisasikan IDI.
“Masih banyak kalangan yang belum mengetahui IDI. Kita sosialisasi ini agar seluruh komponen dapat memahami. Karena IDI bukan tanggung jawab satu instansi saja, tapi seluruh elemen masyarakat. IDI meliputi tiga aspek yakni kebebasan sipil, aspek hak politik dan hak lembaga demokrasi. Ada 11 variabel, 28 indikator, itu semua harus dipenuhi,” paparnya.
Kurniawan menjelaskan, IDI ini alat mengukur keberhasilan demokrasi. Jika dikaitkan, IDI menurun berbanding lurus menurunnya demokrasi, itu sebagai tolak ukur.
“Outputnya seluruh komponen mengetahui IDI. Kita bersinergi menjadikan poin indikator dapat dipenuhi. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. IDI terpusat leading sektor Kemenkumham, BPS, Bappenas, dan Kemendagri,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, lanjut Kurniawan, pihaknya menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M yakni wajib memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan serta mengukur suhu tubuh dan memakai hand sanitizer. (Ocha)
