Sriwijayamedia.com – Wakil Bupati (Wabup) Lahat Widia Ningsih, SH., MH., menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 tingkat Kecamatan Jarai, berlangsung di Aula Kantor kecamatan setempat, Kamis (15/1/2026).
Musrenbang ini turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Kepala Bappeda Kabupaten Lahat, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Jarai area, Danramil dan Kapolsek Jarai, para kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2027 mengusung tema “Akselerasi Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Daya Saing Daerah melalui Ekonomi Lokal Inklusif, Layanan Dasar Berkualitas, Infrastruktur Tangguh, serta Tata Kelola Inovatif dan Berkelanjutan.”
Dalam arahannya, Wabup Lahat Widia Ningsih menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan wadah strategis bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Musrenbang ini menjadi momen bagi perangkat daerah untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ibaratnya kami menjemput bola, agar pemerintah daerah dapat menentukan langkah strategis yang tepat, khususnya untuk pembangunan di wilayah Jarai,” ujar Widia.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah bidang prioritas yang menjadi fokus pembangunan daerah. Prioritas tersebut meliputi penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal dan hilirisasi, peningkatan investasi dan sektor pariwisata, serta upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial juga menjadi perhatian utama guna mempercepat penurunan angka kemiskinan, stunting, dan ketimpangan sosial.
“Prioritas lainnya adalah penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan, ketahanan terhadap bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang digital, inovatif, dan berkelanjutan,” terangnya.
Widia juga memaparkan data rekapitulasi pembangunan fisik di wilayah Dapil VI.
Pada tahun anggaran 2025, total nilai pembangunan fisik mencapai Rp90.244.348.820. Sementara itu, pada tahun 2026 anggaran pembangunan fisik tercatat sebesar Rp23.221.123.749.
“Terjadinya penurunan anggaran ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih selektif dan memprioritaskan program-program yang bersifat mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.(Nita)
