Sriwijayamedia.com – Ketua Komite IV DPD RI Senator Ahmad Nawardi, memberikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan strategis atas performa Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung hari ini, Selasa (27/1/2026).
Nawardi menyoroti percepatan luar biasa dalam operasionalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memasuki fase ekspansi besar-besaran di tahun 2026.
Berdasarkan data laporan BGN, Senator asal Jawa Timur ini mencatat prestasi signifikan pada tahun 2025, di mana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 19.188 unit, melampaui target awal sebesar 5.000 unit.
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 3,7 miliar porsi makan telah didistribusikan kepada 55,1 juta penerima manfaat.
“Saya melihat tren positif di awal 2026. Per 26 Januari, realisasi anggaran sudah menyentuh Rp19,2 triliun dengan 21.691 SPPG yang sudah beroperasi. Ini adalah indikasi nyata bahwa roda ekonomi di daerah bergerak sangat cepat,” ujar Nawardi, di Kompleks Parlemen, Senayan.
Meski mengapresiasi penyerapan anggaran yang masif, Nawardi mengingatkan agar BGN menjaga kualitas local spending.
Dengan dana operasional harian yang melonjak drastis dari Rp8,55 miliar (2025) menjadi Rp855 miliar pada 2026, ia mendesak agar uang tersebut tidak kembali ke pusat atau hanya dinikmati vendor besar nasional (capital flight).
“Program MBG harus menjadi instrumen perbaikan Human Capital Index (HCI) Indonesia yang saat ini masih di angka 0,54. BGN wajib melibatkan Koperasi dan BUMDes lokal dalam rantai pasok. Jangan sampai petani dan peternak di daerah hanya jadi penonton di tengah anggaran puluhan triliun ini,” tegasnya.
Menanggapi target 2026 yang menyasar 8.617 SPPG di daerah Terpencil dan 28.000 SPPG Aglomerasi, Komite IV mendesak adanya diferensiasi Indeks Harga Satuan Makan.
Nawardi menilai standar harga di Jawa tidak bisa disamakan dengan wilayah kepulauan atau pegunungan di Papua misalnya.
“Biaya logistik di daerah terpencil sangat tinggi. Jika indeks harganya disamakan, maka kualitas gizi yang diterima anak-anak di sana pasti akan berkurang. Menu juga harus berbasis kearifan lokal (local wisdom), bukan ketergantungan pada produk pabrikan atau impor,” tambahnya.
Senator Nawardi menegaskan komitmen DPD RI untuk terus mengawal target 21,0 miliar porsi makan bagi 58,3 juta penerima manfaat di tahun 2026 agar benar-benar menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesehatan generasi mendatang. (Adjie)
