Sriwijayamedia.com – Senator asal Sumatera Barat (Sumbar) Irman Gusman menilai pola penanganan bencana ekologis di Sumatera Barat berjalan tanpa orkestrasi, minimnya kepemimpinan kolektif, dan terjebak pada kerja parsial.
Di tengah kerusakan ekologis dan hantaman ekonomi yang besar, kata Irman, Sumbar masih berjalan terseok-seok, sementara masyarakat dibiarkan menunggu arah pemulihan yang tak kunjung jelas.
Hal itu disampaikan Irman, dalam diskusi dan dialog bertema respons serta penanggulangan bencana alam Sumbar yang digelar oleh PWI Sumbar di Rumah Makan Suasso, Kota Padang, Senin (15/12/2025) malam.
“Kita belum benar-benar bersatu menghadapi situasi darurat ini. Yang terlihat masih gerak sendiri-sendiri, padahal dampaknya sangat serius,” ujar Irman.
Jika semua elemen mau berkolaborasi, anggota Komite I DPD RI ini siap memfasilitasi dan membuka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat.
Dalam konteks ini, pers disebutnya memegang peran strategis, bukan sekadar sebagai penyampai kabar, melainkan pengawal akal sehat publik di tengah kebingungan arah kebijakan.
“Media adalah bagian dari civil society yang harus diperkuat. Dari sanalah lahir pandangan jernih dan tekanan moral agar pemulihan Sumbar berjalan benar,” ungkapnya.
Irman Gusman juga menilai langkah PWI Sumbar menginisiasi dialog lintas elemen sebagai langkah tepat di tengah kebuntuan koordinasi dan kegamangan negara dalam membaca skala bencana.
“Saya bandingkan dengan 2004. Di era SBY–JK, respon cepat dan manajemen kebencanaannya terasa jauh lebih sigap. Sekarang, menurut saya, kita justru tertinggal,” tegasnya.
Irman melontarkan kritiknya perihal kekayaan alam daerah yang disedot ke pusat, tetapi ketika bencana datang, daerah seolah dibiarkan menanggung sendiri dampaknya.
Menurut Irman, kondisi ini tak bisa dilepaskan dari melemahnya otonomi daerah.
“Sekarang otonomi daerah nyaris tinggal nama. Banyak kewenangan ditarik ke pusat, bahkan sampai urusan galian C. Semua atas nama investasi,” katanya.
Irman menegaskan, secara politik ia tidak terlibat dalam kebijakan pemerintahan sebelumnya. Namun kini, kata Irman, ia kembali aktif dan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara.
“Istana itu punya banyak pintu. Saya tahu jiwa Presiden, tapi sering kali informasi yang sampai sudah terfilter oleh orang-orang di sekitarnya,” jelasnya. (Adjie)
