Sriwijayamedia.com- Problem Polri tidak bisa dilepaskan dari perubahan sosial-politik Indonesia sendiri.
Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta Lutfi Hasanal Bolqiah menilai masyarakat kini bergerak cepat menjadi publik yang semakin demokratis, kritis, sadar hak, dan terbiasa mengawasi kekuasaan.
Namun dengan adanya agenda transformasi yang sedang dijalankan Polri saat ini merupakan sebagai langkah fundamental untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan keamanan.
“Dalam berbagai survei nasional pada satu dekade terakhir menunjukkan pola yang konsisten, dimana tingkat kepercayaan publik terhadap Polri bersifat fluktuatif dan rapuh. Nama baik Polri bisa naik dalam momen tertentu, tetapi cepat turun ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik,” kata Lutfi, di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Hal ini menunjukkan bahwa publik Indonesia menilai kepolisian bukan hanya dari hasil penegakan hukum, tetapi juga dari proses dan cara kekuasaan dijalankan.
Namun perlu dipahami, turunnya kepercayaan tidak selalu berarti polisi bekerja lebih buruk. Bisa jadi publik yang justru bekerja lebih kritis.
“Reformasi Polri yang relevan tidak cukup berhenti pada pembenahan administratif, yang dibutuhkan adalah penyesuaian institusional yang lebih mendasar antara lain meliputi pembatasan diskresi melalui prosedur yang jelas dan dapat diaudit, transparansi proses, dan perubahan pola komunikasi institusional dari otoritas menjadi akuntabilitas,” terang Lutfi.
Dengan desain seperti itu, lanjut dia, Polri akan kembali menjadi institusi yang kuat secara profesional karena selaras dengan tuntutan publik demokratis dan berpeluang memulihkan kepercayaan publik secara berkelanjutan. (Santi)
