Sriwijayamedia.com- Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2025, Ketua Umum (Ketum) Perempuan Mahardika Mutiara Ika Pratiwi mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap upaya perlindungan bagi kaum perempuan dari berbagai aksi kekerasan.
Peringatan hari HAM yang juga menjadi bagian dari 16 hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang jatuh pada tanggal 25 November membuat organisasi yang dipimpinnya ikut merasa berkepentingan untuk merespon hal ini bersama dengan berbagai ormas lainnya.
Apalagi dengan situasi demokrasi Indonesia sekarang ini, banyak masyarakat yang menilai bahwa situasi demokrasi di Indonesia sedang menurun.
“Penurunan proses demokrasi ini ditandai dengan banyaknya aktivis yang hingga kini masih ditahan oleh aparat kepolisian sejak peristiwa aksi unjuk rasa pada akhir September lalu,” kata Mutiara Ika, di Jakarta, Jum’at (12/12/2025).
Oleh karena itu, bertepatan dengan peringatan hari HAM sedunia, Ika juga mendesak pemerintah untuk membebaskan para aktivis yang masih banyak ditahan pada aksi September lalu.
Selain itu, masih banyak hal yang menurut Ika perlu dikritisi pada momen peringatan hari HAM tahun ini, antara lain yaitu soal kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk melakukan protes karena penangkapan para aktivis juga adalah sebuah bentuk intimidasi yang sistematis.
Sehingga memunculkan kekerasan yang tidak hanya terjadi saat penangkapan atau berada didalam penjara tapi juga teror atau intimidasi dan kekerasan-kekerasan saat aksi-aksi unjukrasa berlangsung.
Hal ini juga memunculkan kekerasan yang terjadi saat aksi-aksi rakyat yang dikatakan sebagai aksi makar juga merupakan bentuk kekerasan yang harus dilawan dan dihentikan.
Kemudian juga memunculkan pertanyaan bagaimana komitmen negara terhadap pelanggaran-pelanggaran ham yang terjadi.
Ika menambahkan, kedepan untuk program kerja Perempuan Mahardika banyak yang harus diselesaikan, salahsatunya adalah bagaimana kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan dan fokus pada kampanye-kampanye dan aksi massa dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Sebab jika melihat angka kekerasan yang terjadi terhadap perempuan terus meningkat meski sebenarnya sudah ada undang-undang yang dibuat demi melindungi kaum perempuan.
”Kalau melihat angka kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang terus meningkat, sebenarnya banyak undang-undang yang bisa digunakan untuk mencegahnya, tapi tidak efektif didalam pelaksanaannya. Komitmen pemerintah untuk kontribusi terhadap situasi darurat kekerasan terhadap perempuan masih dipertanyakan,” tuturnya.
Setali tiga uang, Ketua Perempuan Mahardika Cabang Jakarta Khamala menambahkan bahwa pemerintah juga memegang peranan sentral dan krusial sebagai pembuat kebijakan, regulator, dan penjamin kesetaraan untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat penuh di bidang ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan.
Pada sektor ekonomi, lanjut Khamala, pemerintah harus secara aktif mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan ekonomi makro dan mikro untuk mengatasi hambatan struktural yang menghalangi perempuan memiliki aset, mengelola keuangan, dan menjadi pengusaha yang sukses.
Pada sektor pendidikan, peran utama pemerintah adalah menghilangkan disparitas gender dalam akses dan kualitas pendidikan, serta memastikan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Mengingat pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan potensi ekonomi perempuan di masa depan.
Sedangkan pada sektor pekerjaan, kata Khamala, pemerintah berfungsi sebagai penegak keadilan dan kesetaraan.
Perannya sangat penting dalam menutup kesenjangan upah gender dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, suportif, dan memungkinkan perempuan untuk maju dalam karier tanpa harus mengorbankan peran domestik.
“Selaku penggiat litelatur perempuan, mengatasi ketimpangan akses pendidikan dan ekonomi bagi perempuan muda membutuhkan upaya kolektif dari pemerintah (melalui kebijakan HAM), masyarakat, dan terutama kampus sebagai lembaga yang membentuk pemimpin dan profesional masa depan,” terang Khamala.
Pelatihan keterampilan dengan menyediakan pelatihan soft skills dan hard skills yang relevan dengan tuntutan pasar kerja, serta program kepemimpinan khusus perempuan perlu diadakan.
Dalam hal integrasi gender, pemerintah perlu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kurikulum di semua jurusan untuk menantang stereotip dan norma sosial yang membatasi.
Secara keseluruhan, peran pemerintah adalah membuat dan menjalankan kerangka hukum serta kebijakan yang transformatif dan sensitif gender. Ini tidak hanya mencakup membuat undang-undang, tetapi juga mengalokasikan anggaran, membangun kapasitas institusional, dan memastikan penegakan hukum di lapangan.
Dengan demikian, pemerintah bertindak sebagai katalisator untuk mencapai kesetaraan gender yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan masyarakat yang lebih adil.
“Pemerintah bertindak sebagai katalisator untuk mencapai kesetaraan gender yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan masyarakat yang lebih adil,” jelas Khamala, disela-sela diskusi peringatan hari HAM Sedunia 2025 bertemakan: “Ketimpangan Akses Pendidikan dan Ekonomi bagi Perempuan Muda Realita, HAM, dan Peran Kampus” di Cerita Coffe, Tebet Timur, Jakarta Selatan Rabu (10/12/2025). (Santi)
