Sriwijayamedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat melalui Inspektorat setempat mengadakan Gelar Pengawasan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan ini menghadirkan ratusan peserta dari berbagai unsur pemerintahan daerah, pendidikan, kesehatan, hingga organisasi wanita.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Supriyadi, SE., Ak., MM., CA., QIA., CRMP., CGCAE., CRGP., CIAE., para narasumber dari Inspektorat Jenderal Kemendagri. Wakil Bupati (Wabup) Lahat Widia Ningsih, dan lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Lahat Drs Sahabadi, T., M.Si, menyampaikan bahwa entitas pengawasan di daerah berjumlah 24 kecamatan, 18 kelurahan, 360 desa, 348 sekolah, 35 puskesmas, 3 BUMD, 33 organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sepanjang 2025, Inspektorat telah melaksanakan 117 penugasan audit, 55 penugasan review, 20 evaluasi, 15 monitoring, 43 kegiatan konsultasi,” akunya.
Sahabadi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan daerah melalui penandatanganan Piagam Audit Intern, yang memperkuat mandat Inspektorat dalam memastikan pengawasan yang objektif dan akuntabel.
Inspektorat turut memaparkan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2025 terhadap Pemkab Lahat.
Terdapat empat kategori temuan utama. Yakni belanja pegawai, jasa konsultan, perjalanan dinas, dan hibah 16,03% ; pekerjaan tidak sesuai spesifikasi 44,24% ; kelemahan penataan dan pengelolaan belanja 30,76% ; dan rekomendasi lain 8,7%.
“Dari hasil pemeriksaan tersebut, Inspektorat melaporkan pemulihan keuangan daerah sebesar Rp27,32 miliar,” paparnya.
Sementara untuk pemeriksaan desa, ditemukan tiga jenis temuan dominan, yaitu kekurangan volume pekerjaan: 87,26%, ketidakpatuhan pembayaran pajak 11,98% serta temuan non-material lainnya: 0,43%. Sehingga total pemulihan keuangan desa capai Rp3,01 miliar.
Wabup Lahat Widia Ningsih, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengawasan merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
“Acara ini jangan hanya menjadi seremonial, tetapi menjadi motivasi kita untuk memperkuat integritas, dimulai dari diri sendiri,” pintanya.
Wabup juga memperkenalkan kondisi umum Kabupaten Lahat, termasuk tantangan pengelolaan keuangan daerah, nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta upaya menurunkan angka kemiskinan.
“Tahun 2024, Lahat tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Sumsel. Namun pada 2025 angka tersebut berhasil turun 0,45 persen menjadi 13,65 persen, berkat pembenahan data dan optimalisasi sistem deteksi yang diterapkan pemerintah pusat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup mengingatkan seluruh pimpinan OPD, kecamatan, dan desa untuk memberikan dukungan penuh terhadap fungsi pengawasan Inspektorat, termasuk penyediaan dokumen dan data yang akurat, menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan APIP, meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, serta mencegah berulangnya temuan sama pada pemeriksaan berikutnya.
Sejumlah OPD berpredikat terbaik dalam Evaluasi SAKIP dan MCP tahun ini, diantaranya Bappeda, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Inspektorat.
Peringatan Hakordia 2025 di Kabupaten Lahat dirangkaikan dengan berbagai kegiatan edukatif, seperti sosialisasi pencegahan korupsi ; lomba video pendek ; lomba cerdas cermat ; dan lomba karya tulis ilmiah.
“Para pemenang lomba menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh jajaran pemerintah daerah,” ungkapnya.
Wabup Lahat berharap upaya penguatan integritas akan terus berlanjut di semua lini pemerintahan.
“Semoga semangat peringatan Hakordia 2025 mampu menyatukan aksi kita dalam membasmi korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju good governance,” terangnya. (nita)
