Sriwijayamedia.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Politik sekaligus Ketua Tim Kajian Politik Idrus Marham melontarkan kritik tajam terhadap ketua partai politik (parpol) yang dinilai lamban merespons bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Kritik ini terutama menguat setelah pernyataan Ketua DPR/Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang meminta elite politik untuk menghentikan pembahasan politik dan fokus pada penanganan bencana.
Bagi Idrus, pernyataan tersebut justru menimbulkan kesan keliru dan menyesatkan, bahwa seolah-olah gagasan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai urgensi koalisi permanen menjadi bentuk ketidakpekaan terhadap musibah yang sedang terjadi.
Idrus menilai bahwa pernyataan Puan lebih menggiring opini, ketimbang memahami langkah konkret yang telah dilakukan Partai Golkar di lapangan.
“Seakan-akan Ketum Golkar tidak peka. Padahal standar paling tinggi kepekaan itu adalah bagaimana wakil rakyat peka kepada rakyat, bukan wakil rakyat peka kepada Ketum,” tegas Idrus dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Menurut Idrus, kritik Puan kehilangan konteks karena Golkar sudah bergerak cepat bahkan sebelum pernyataan tersebut disampaikan.
Dia menegaskan, Bahlil Lahadalia memberi instruksi langsung kepada seluruh jajaran Golkar di Aceh, Sumut, dan Sumbar agar turun ke lokasi bencana sejak hari pertama.
Tak hanya itu, bantuan tahap awal sebesar Rp 3 miliar telah dikirimkan, dan masih terus bertambah dari kontribusi kader di seluruh daerah.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan pernyataan yang menggiring opini seolah ada yang tidak peduli. Justru Ketua Umum Golkar sudah turun pertama,” tutur Idrus.
Idrus menambahkan, sejumlah menteri dari Partai Golkar juga sudah mendatangi wilayah terdampak untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat.
Karena itu, ia menyayangkan adanya narasi yang menempatkan gagasan politik Partai Golkar sebagai sesuatu yang tidak sensitif terhadap situasi nasional.
Idrus menegaskan bahwa dalam merespons gagasan Ketum Golkar harus terlebih dahulu memahami gagasan tersebut secara utuh, konprehensif dan terintegrasi, sehingga respon yang ada lebih bijak, fungsional dan produktif.
Gagasan Bahlil soal koalisi permanen yang disampaikan pada Puncak HUT ke-61 mengusung tema “Doa Bersama, Merajut kebersamaan untuk Indonesia Maju, tidak dalam konsep politik praktis, bukanlah urusan bagi-bagi kekuasaan. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan konsep yang dilandasi filosofi kebersamaan bangsa, bahwa dalam situasi sulit, konsolidasi energi partai-partai politik sangat diperlukan.
“Ini bukan politik praktis. Bukan pendekatan struktural. Tapi Ini pendekatan fungsional. Pendekatan yang mengedepankan ide dan gagasan yg dirumuskan dalam berbagai program untuk rakyat. Rumah besar Indonesia harus dirawat bersama, bukan hanya ketika kamera menyala atau ketika suasana sedang damai dan nyaman,” jelasnya (Adjie).
