Sriwijayamedia.com- Video viral yang memperlihatkan dugaan penerima Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) dari kalangan mampu di Kabupaten PALI mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.
Salah satu datang dari Ketua BEM STIT Mambaul Hikam PALI Intan Khairunnisa, yang mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten PALI untuk segera melakukan evaluasi total terhadap pendataan penerima BLTS.
Dalam pernyataannya, Intan menyebut bahwa dugaan kesalahan sasaran tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat.
Terlebih bagi keluarga miskin yang seharusnya menjadi prioritas utama penerima bantuan.
“Kami sebagai mahasiswa sangat kecewa dan prihatin. Jika bantuan yang seharusnya untuk masyarakat miskin malah jatuh ke tangan orang yang ekonominya mapan, berarti ada yang salah dalam proses pendataan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Intan, Senin (1/12/2025).
Dia menambahkan bahwa BLTS bukan sekadar program bantuan, tetapi wujud keberpihakan negara kepada masyarakat kecil.
Ketidaktepatan sasaran semacam ini, kata dia, dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Intan mendesak Dinsos Kabupaten PALI untuk segera tampil memberikan penjelasan resmi kepada publik, sekaligus membuka proses verifikasi ulang terhadap daftar penerima BLTS.
“Dinsos harus segera turun tangan. Lakukan audit data, cek kembali nama nama penerima, dan buka kanal pengaduan bagi warga yang merasa dirugikan. Jangan hanya menunggu polemik mereda, tetapi tunjukkan tindakan nyata,” paparnya.
Dia menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik dalam pendataan penerima bantuan sosial.
Menurut dia, masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi agar dapat mengawasi dan melaporkan jika ada kejanggalan.
“Keterbukaan data itu penting. Kalau ada oknum yang sengaja memasukkan penerima yang tidak berhak, maka harus ada sanksi tegas. Ini menyangkut hak masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan,” imbuh Intan.
Intan menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu ini. Bahkan pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dengan elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil jika Dinsos tidak segera menindaklanjuti temuan tersebut.
“Kita siap mengawal dan menindaklanjuti. Jika tidak ada langkah konkret dari Dinsos, maka kami siap menggalang kekuatan mahasiswa dan pemuda untuk menuntut keadilan bagi masyarakat kecil,” jelasnya.(Edo)
