Sriwijayamedia.com – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II Syahrul Aidi Maazat menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau.
Syahrul mendesak pemerintah pusat memberikan perhatian yang adil terhadap daerah penghasil devisa, khususnya Riau yang selama ini menjadi penyumbang besar pajak dari sektor kelapa sawit.
Hal itu disampaikan Syahrul Aidi dalam program PKS Legislative Report, menjelang Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
“Riau ini disebut negeri kaya, penyumbang devisa negara, tapi masih kekurangan infrastruktur. Pajak sawit diambil oleh pusat, tapi jalan-jalan di daerah rusak parah. Harus ada feedback dari pusat bagi Riau,” tegas Syahrul.
Politisi PKS itu menegaskan, sekitar 30 persen sawit Indonesia berasal dari Riau, dan sebagian besar devisa dari ekspor sawit disumbangkan ke pemerintah pusat.
Namun, dampaknya justru dirasakan oleh masyarakat daerah dalam bentuk kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan sawit yang berat.
“Mobil-mobil pengangkut sawit telah menghancurkan jalan kabupaten, jalan provinsi, bahkan jalan yang sudah beraspal. Tapi daerah tidak dapat bagian yang sepadan untuk memperbaiki itu,” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, Syahrul juga menyoroti kondisi tebing-tebing sungai yang roboh dan membutuhkan perhatian pemerintah, terutama di wilayah pedesaan.
Dia menegaskan, pembangunan infrastruktur di Riau harus menjadi prioritas mengingat kontribusi besar provinsi tersebut terhadap perekonomian nasional.
Syahrul Aidi menyinggung persoalan konflik lahan dan pengelolaan kawasan hutan.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah menertibkan kebun sawit milik korporasi yang masuk kawasan hutan, namun menekankan agar pengelolaannya dikembalikan kepada masyarakat melalui koperasi.
“Kami apresiasi pemerintah yang sudah menertibkan kawasan hutan dan mengambil alih kebun-kebun sawit milik korporasi. Kami berharap pengelolaannya diberikan ke koperasi agar masyarakat menjadi basis utama,” imbuhnya.
Politisi PKS itu juga meminta pemerintah menertibkan kawasan Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini menjadi sumber konflik antara masyarakat dan perusahaan.
“Banyak korporasi punya izin HGU 5.000 hektare, tapi di lapangan mereka menguasai sampai 8.000 atau 10.000 hektare. Ini jelas merugikan masyarakat. Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” tegasnya.
Syahrul Aidi menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya.
“Tugas negara ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan perorangan. Jadi mohon diperhatikan rakyat yang sudah hidup di sana puluhan tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka,” pungkasnya. (Adjie)
