Sriwijayamedia.com – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumsel, sebagai tindak lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025, pada Senin (10/11/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di berbagai sektor.
Dalam sambutanya, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyoroti pentingnya konsistensi dalam meraih opini WTP.
Nawardi menyampaikan bahwa meskipun beberapa daerah menunjukkan komitmen tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, seperti Kabupaten Lahat, Musi Rawas, dan Muara Enim yang berhasil menyelesaikan lebih dari 90% rekomendasi pemeriksaan, masih ada daerah lain yang belum mencapai target serupa.
“Beberapa daerah seperti Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Musi Rawas Utara belum mampu menyelesaikan rekomendasi BPK dengan baik. Ini menjadi perhatian kami agar pengelolaan keuangan daerah dapat lebih terakselerasi,” tutur Nawardi.
Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta turut mengajukan pertanyaan mengenai evaluasi BPK atas belanja daerah di Provinsi Sumsel, serta pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, Novita juga menanyakan terkait tematik pemeriksaan kinerja dan indikator penentuan tema oleh BPK.
Sementara itu, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan harapannya agar BPK dapat memperkuat pembinaan dan asistensi bagi daerah-daerah dengan opini yang kurang baik, seperti Kabupaten Musi Banyuasin dan PALI.
Senada dengan itu, Henock Puraro dari Papua mengusulkan agar BPK dan BPKP dapat bersinergi lebih baik dalam memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di daerah.
Disisi lain, Koordinator Tim Kunker Komite IV DPD RI Amaliah dalam sambutannya menyoroti pencapaian positif Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut.
Namun, beberapa daerah di provinsi tersebut masih terperangkap dalam opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), seperti Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memperoleh opini WDP selama empat tahun berturut-turut, serta Kabupaten PALI yang kinerja keuangannya fluktuatif.
“Meskipun sebagian besar daerah di Sumatera Selatan mendapatkan opini WTP, ada daerah-daerah seperti Kabupaten Musi Banyuasin dan PALI yang masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi pengelolaan keuangan,” imbuh Amaliah.
Amaliah menyampaikan kekhawatirannya terkait dana kas daerah yang mengendap lama, dan menanyakan kepada BPK bagaimana cara mendeteksi dana yang mengendap tersebut.
Dalam kesempatan sama, Kepala BPK Perwakilan Sumsel Rio Tirta memberikan apresiasi kepada Komite IV atas perhatian mereka terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP).
Menurut Rio, beberapa faktor mempengaruhi efektifitas TLRHP, antara lain komitmen entitas pemerintahan daerah dan sinergi antara Inspektorat dengan satuan kerja perangkat daerah (satker/OPD).
“Perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah serta peningkatan kapasitas SDM di entitas pemeriksaan menjadi rekomendasi utama yang kami sampaikan. Sinergi antara BPK, BPKP, dan pemerintah daerah juga sangat diperlukan untuk mempercepat tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan,” papar Rio.
Di penghujung acara, Rio Tirta berharap agar DPD RI dapat menjadi jembatan antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga terkait, untuk mempercepat penyelesaian masalah yang bersifat lintas sektoral.
“Kami berharap DPD dapat mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tuntas dan menyeluruh, demi tercapainya akuntabilitas keuangan yang lebih baik,” harap Rio.
Menutup kegiatan diskusi Ahmad Nawardi mengharapkan diskusi hari ini dapat memperkuat akuntabilitas keuangan negara dan daerah, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan yang berkelanjutan di Sumsel.(Adjie)
