Sriwijayamedia.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham, menilai serangan dan framing negatif di media sosial kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia merupakan bentuk ‘paradoks demokrasi’ di era keterbukaan informasi.
Menurut Idrus, kebebasan berpendapat dan kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi kebebasan itu tetap harus berpijak pada nilai, etika, dan norma hukum yang berlaku. Bahkan seharusnya tetap dalam kerangka Ideologi dan Falsafah Bangsa, Pancasila.
“Demokrasi itu tidak bebas nilai. Ia harus berdasar pada nilai, norma, rasionalitas dan komitmen saling menghargai,” ujar Idrus, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Idrus menjelaskan, kebebasan berekspresi, seharusnya diarahkan untuk membangun bangsa, bukan menyebarkan kebencian dan fitnah.
Menurut dia, gelombang serangan dan fitnah terhadap Bahlil justru muncul ketika sosok Menteri ESDM tersebut tengah menjalankan mandat besar Presiden Prabowo Subianto untuk menata sektor energi dan sumber daya mineral secara fundamental.
“Pak Bahlil sedang melakukan penataan mendasar sektor energi dan sumber daya mineral. Menteri ESDM ini sedang menjalankan perintah Presiden untuk memastikan Migas dan tambang berpihak pada rakyat. Anehnya, ada pihak-pihak yang tidak suka, dan justru membuat framing negatif. Ini paradoks,” ungkap Idrus.
Mantan Menteri Sosial tersebut mengajak publik untuk memberikan penilaian secara objektif. Hasil kerja Menteri Bahli dalam memimpin Kementerian ESDM satu tahun terakhir, menurut Idrus, patut diapresiasi.
Menteri Bahlil, menurut Idrus, telah menjalankan tugasnya secara konstitusional.
“Saya tahu betul, Pak Bahlil selalu tegak lurus pada amanat Konstitusi, juga tidak akan pernah berbelok dari perintah Presiden Prabowo. Keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat adalah tujuan akhir dari tugas yang ia emban sebagai Menteri ESDM,” jelas Idrus. (Adjie)
