Sriwijayamedia.com- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menyatakan pihaknya mempersilakan massa aksi dari mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol) yang ingin melakukan demonstrasi.
Pernyataan ini disampaikan Herman Deru sebagai respons terhadap rencana aksi yang akan digelar menyusul tragedi yang menimpa pengemudi ojol di Jakarta.
Deru menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika nasional.
“Terkait aksi Senin nanti, kita lihat perkembangannya. Menyampaikan aspirasi itu hak warga negara, tidak dilarang. Tapi kita juga perlu melihat temanya apa, baru bisa menanggapi secara proporsional,” ujar Deru, Jum’at (28/8/2025).
Deru menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan fondasi demokrasi yang harus dihormati.
Namun, ia mengingatkan bahwa hak tersebut harus dijalankan dengan bertanggung jawab, tanpa mengganggu ketertiban umum.
Salah satu poin utama yang disampaikan Herman Deru adalah pentingnya menjaga citra Sumsel sebagai wilayah zero conflict.
Menurut dia, semangat kerukunan dan toleransi yang telah terbangun selama ini adalah modal berharga yang harus terus dirawat oleh seluruh elemen masyarakat.
“Kita ini warga Sumsel yang dikenal dengan semangat zero conflict, ini adalah keunggulan kita yang harus dijaga. Mari kita pisahkan persoalan pribadi dari stabilitas daerah,” jelasnya.
Deru berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dan terus mengutamakan persatuan, menjunjung tinggi toleransi antaragama, antarsuku, dan antarprofesi.
Ajakan ini menjadi relevan di tengah isu-isu sensitif yang bisa memecah belah. Kekompakan, menurut Deru, adalah modal utama untuk pembangunan daerah.
Secara khusus, Deru juga menyampaikan keprihatinannya atas tragedi yang menimpa pengemudi ojol yang tewas terlindas mobil taktis Brimob di Jakarta.
“Saya secara pribadi sangat prihatin atas kejadian itu, terlebih karena melibatkan teman kita,” ungkapnya.
Tragedi ini menjadi salah satu pemicu utama seruan aksi di berbagai daerah, termasuk di Palembang.
Namun, Deru juga mengingatkan agar persoalan di Jakarta tersebut tidak digeneralisasi atau dijadikan masalah daerah di Sumsel.
Ia meminta semua pihak untuk mempercayakan proses hukum sepenuhnya kepada penegak hukum.
“Soal proses hukumnya, biarlah diselesaikan sesuai prosedur. Kita percayakan pada penegak hukum untuk menanganinya secara adil,” jelasnya.(cha)
