Sriwijayamedia.com – Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir dari keanggotaan Fraksi Golkar DPR RI mulai 1 September 2025.
Langkah ini diambil setelah pernyataan Adies soal kenaikan tunjangan DPR memicu polemik dan gelombang kritik publik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan upaya partai untuk menjaga disiplin serta memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Penonaktifan ini adalah bentuk keseriusan Golkar mendengar aspirasi rakyat sekaligus menjaga integritas partai,” kata Sarmuji, dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Pernyataan kontroversial Adies sebelumnya menyebut adanya kenaikan tunjangan beras dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta serta tunjangan transportasi dari Rp4–5 juta menjadi Rp7 juta.
Meski kemudian ia mengklarifikasi berdasarkan data Kesekjenan DPR bahwa tidak ada kenaikan, dampak sosial politik sudah meluas.
Publik merespons keras di tengah situasi ekonomi yang menekan dan demonstrasi yang berujung pada korban jiwa.
Menanggapi hal itu, Sarmuji juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.
“Golkar tetap berpegang pada semangat kerakyatan sesuai amanat konstitusi. Suara rakyat adalah dasar perjuangan kami,” imbuhnya.
Implikasi di Internal Golkar
Keputusan ini menimbulkan dinamika baru di tubuh Fraksi Golkar DPR. Adies, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029, dikenal memiliki pengaruh besar di internal partai.
Penonaktifannya diperkirakan berpengaruh terhadap komposisi kepemimpinan fraksi, terlebih menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada 2026.
Pengamat menilai langkah ini akan menjadi ujian bagi konsistensi Golkar: apakah penonaktifan hanya bersifat simbolis atau diikuti dengan kebijakan nyata yang prorakyat. (Adjie)
