Sriwijayamedia.com- Pemerintah pusat akhirnya membuka blokir keran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang mencapai Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025. Keputusan ini membawa angin segar bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.
Atas kebijakan itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru menyambut baik dibukanya keran anggaran tersebut.
Menurut dia, keputusan tersebut akan berdampak positif pada seluruh sektor di daerah, termasuk ekonomi dan infrastruktur.
“Kita berharap dengan dibukanya keran ini, semua yang belum ditransfer pusat yang menjadi hak Sumsel segera dikirimkan. Ini harapan kita, setidaknya ada angin segar bagi daerah,” aku Deru, pada Sabtu (5/7/2025).
Deru melanjutkan, ada beberapa kegiatan atau pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sumsel namun pembayarannya tertunda.
Penundaan ini disebutnya karena anggaran dari pusat belum cair dalam dua tahun terakhir, yakni sejak 2023 hingga 2024.
“Ini tentunya akan jadi peluang, yang belum dikirimkan pusat itu sejak 2023 hingga 2024,” imbuhnya.
Meskipun Deru tidak merinci nilai pasti utang yang ditanggung Pemprov Sumsel selama dua tahun tersebut, ia memperkirakan angkanya di atas Rp1 triliun lebih, namun kurang dari Rp2 triliun.
“Paling tidak kalau sudah ditransfer pusat bisa untuk bayar utang,” ungkapnya.(cha)
