Sriwijayamedia.com – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Forum Seminar Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dengan tema “Meaningful Public Participation: Membangun Sinergi Parlemen dan Publik”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Forum ini menjadi ajang penguatan sinergi antara parlemen dan masyarakat dalam mendorong keterlibatan publik yang substansial dalam proses legislasi.
Forum menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Setjen DPR RI Khopiatuziadah, S.Ag., LL.M., serta akademisi Universitas Indonesia Dr Fitriani Ahlan Sjarif, SH., M.H. Acara dipandu oleh Dr Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si., selaku Analis Legislatif Ahli Madya Setjen DPR RI.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Media Massa Kominfo RI Molly Prabawaty, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar serta jajaran pejabat di lingkungan Setjen DPR RI.
Forum ini secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Dr H Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P., yang menekankan pentingnya penguatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan di parlemen.
“Saat ini DPR telah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai wadah yang siap menyerap aspirasi masyarakat. BAM juga akan memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang dalam rangka melaksanakan ‘meaningful participation’,” ujar Cucun Ahmad.
Forum ini bertujuan membangun pemahaman mendalam mengenai urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu, forum juga diharapkan mampu menjadi katalis peningkatan akuntabilitas dan transparansi DPR RI.
“Kami berharap, melalui forum ini akan lahir pemikiran-pemikiran strategis, ide-ide segar, serta praktik baik yang bisa direplikasi untuk mendorong keterlibatan publik yang lebih bermakna dan berkelanjutan,” kata Indra Iskandar.
Forum ini juga memperkenalkan metode partisipasi baru yang lebih efektif, seperti pemanfaatan platform digital, guna mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses legislasi dan pengawasan secara berkelanjutan. (Adjie)
