Sriwijayamedia.com- Gubernur Sumsel H Herman Deru secara khidmat mengukuhkan Supriyadi, SE., MM., sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel, berlangsung di Griya Agung Palembang, Selasa (24/6/2025).
Pengukuhan menandai komitmen serius terhadap akuntabilitas anggaran publik.
Diketahui, Supriyadi menggantikan Sofyan Antonius berdasar Surat Keputusan Kepala BPKP No KP.01.03/KEP-232/K/SU/2025 tertanggal 5 Juni 2025.
Sebelumnya, Supriyadi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh, membawa rekam jejak pengawasan yang solid.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru menegaskan bahwa penguatan pengawasan keuangan di daerah adalah kunci utama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Deru menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Sumsel dan BPKP, terutama dalam mengawal proyek-proyek strategis daerah yang krusial bagi hajat hidup orang banyak.
“Kita menargetkan peningkatan produksi gabah kering giling sebesar 25% tahun ini, dari 3 juta ton menjadi minimal 3,8 juta ton. Ini kerja besar yang memerlukan pengawasan dan dukungan serius,” imbuh Deru.
Tak hanya pangan, Gubernur juga menyoroti kondisi infrastruktur vital. Ia menyebut kondisi pelabuhan saat ini yang tidak lagi memadai, memaksa Sumsel mengekspor beberapa komoditas unggulan melalui pelabuhan luar provinsi.
“Bayangkan saja, kopi Sumsel harus keluar lewat Lampung. Inilah pentingnya percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” paparnya.
Deru menggarisbawahi urgensi pengawasan BPKP terhadap proyek infrastruktur strategis tersebut diatas.
Selain proyek besar, Gubernur Deru juga memberi atensi pada tata kelola keuangan di level desa.
Deru meminta BPKP memberi perhatian khusus terhadap dana desa, yang seringkali menjadi ‘lubang hitam’ permasalahan hukum.
Gubernur menilai masih banyak kepala desa (kades) yang kesulitan mengelola dana desa karena kurangnya pemahaman administrasi dan akuntabilitas.
“Banyak kades tersandung hukum bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan. Saya harap APIP bersama BPKP memberi literasi dan pembinaan. Kita juga sedang siapkan program upgrading untuk para kades,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Dr Setya Nugraha menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Herman Deru atas komitmen terhadap pengawasan yang baik.
Dia menyebut pengukuhan ini sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pusat dan daerah.
“Ini mencerminkan semangat kolaborasi dan kepercayaan dalam memperkuat kualitas pengawasan serta akuntabilitas keuangan daerah,” kata Setya.
BPKP, lanjut Setya, saat ini mengusung tiga fokus utama pengawasan: memberikan nilai tambah strategis, meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, serta mendukung capaian hasil pembangunan yang berorientasi manfaat bagi masyarakat.
Secara khusus, ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan sebagai titik krusial yang harus diawasi.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan atas belanja strategis dan pendapatan asli daerah (PAD).(cha)
