Sriwijayamedia.com – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dunia dan penguatan aspirasi daerah dalam Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang V yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan keprihatinannya atas eskalasi konflik di kawasan Asia Barat.
Ia menyoroti belum meredanya perang di Palestina yang kini diperburuk oleh konflik bersenjata antara Iran dan Israel serta keterlibatan militer Amerika Serikat.
“Perang di Palestina belum juga reda, kini meletus perang baru antara Iran dan Israel. Diperparah lagi oleh serangan Amerika terhadap Iran. Akibatnya kawasan tersebut semakin berbahaya bagi lalu lintas darat, udara, dan laut sehingga mengganggu jalur-jalur penerbangan dan pelayaran, dan berdampak buruk bagi perekonomian banyak negara, tak terkecuali Indonesia,” ujar Sultan.
DPD RI menyerukan pentingnya menahan diri serta mengedepankan solusi diplomatik untuk menciptakan perdamaian.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengevakuasi WNI dari zona konflik.
“KBRI di negara-negara tersebut diharapkan bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada warga Indonesia yang jatuh korban dalam perang yang sedang berlangsung,” terangnya.
Selain isu global, Sidang Paripurna juga menjadi forum penyampaian hasil serap aspirasi masyarakat daerah oleh para senator.
Dalam laporannya, Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Pdt Penrad Siagian menyoroti lemahnya sistem pelaksanaan UU No 20/2023 tentang ASN, khususnya terkait nasib honorer dan tumpang tindih regulasi mutasi ASN.
“Ketimpangan distribusi ASN terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu adalah bukti nyata lemahnya manajemen sumber daya manusia pemerintahan Indonesia,” tegas Penrad.
Ia juga mengangkat isu lonjakan konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang berpengaruh pada meningkatnya kasus obesitas dan diabetes di kalangan remaja.
“Sampai hari ini, belum ada regulasi kuat tentang pengiklanan MBDK. Integrasi data kesehatan juga masih terbatas. Edukasi tentang kesehatan juga belum menjadi bagian utuh dalam kurikulum sekolah,” paparnya.
Dari Sub Wilayah Barat II, aspirasi masyarakat Bali turut disampaikan oleh Anggota DPD RI Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Ia menyoroti persoalan kepemilikan properti oleh WNA yang dinilai mengganggu daya beli warga lokal.
“Ke depan kami akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian ATR/Kepala BPN dan Kementerian Hukum untuk mendorong penyelesaian kepemilikan properti oleh WNA ini,” ucap Ida Bagus.
Ia juga mengusulkan penguatan peran Koperasi Merah Putih agar terintegrasi dengan BumDes dan koperasi lain untuk menghindari tumpang tindih fungsi.
“Kami mendorong kinerja Himbara dalam memberikan pembiayaan modal awal Koperasi Merah Putih dengan memperhatikan manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian,” tambahnya.
Sementara itu, Senator Maria Goreti dari Kalimantan Barat menyampaikan laporan dari Sub Wilayah Timur I, yang menyoroti kinerja Mall Pelayanan Publik (MPP) yang belum optimal karena terbatasnya anggaran, SDM, dan sarana.
“Koordinasi antar instansi dalam MPP masih lemah, sehingga menghambat integrasi layanan. Selain itu MPP cenderung menjadi proyek fisik tanpa orientasi kualitas pelayanan jangka panjang,” jelasnya.
Dari wilayah timur Indonesia, Anggota DPD RI Papua Barat Filep Wamafma menyampaikan kebutuhan nelayan terhadap akses bahan bakar dan prasarana produksi yang memadai.
“Kami mendorong agar pemerintah mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah pesisir yang strategis,” ujarnya.
DPD RI berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan laporan ini melalui Rapat Dengar Pendapat bersama kementerian terkait selama Masa Sidang V. (Adjie)
