Sriwijayamedia.com – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti kebijakan resiprokal yang diambil Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Dia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh gentar menghadapi tekanan kebijakan luar negeri tersebut, melainkan harus menjadikannya momentum untuk memperkuat kedaulatan nasional dan melindungi industri dalam negeri.
“Kita harus kembali menanamkan jiwa-jiwa patriotik kita, bahwa bangsa ini adalah bangsa besar yang sedang naik kelas. Setiap hambatan adalah peluang untuk belajar dan naik level,” ujar Misbakhun, dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Apa Dampak Ekonomi dan Politik Bagi Indonesia dan Bagaimana Solusinya?, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis dengan mengirimkan tim negosiasi untuk merespons kebijakan Trump ini.
Misbakhun menilai secara psikologis, masyarakat Indonesia sempat terpengaruh dengan kebijakan hingga muncul adanya kekhawatiran sebagian pihak akan terjadinya krisis, padahal faktanya tidak ada krisis yang terjadi.
“Ini momentum untuk berpikir ulang. Presiden sudah bicara soal kuota dan pertek. Jangan sampai kita tidak bisa melindungi industri kita sendiri. Soal TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), kita harus fleksibel, jika bisa di atas 80 persen maka perkuat, tapi kalau belum, jangan dipaksakan,” jelasnya.
Misbakhun juga menilai sikap Amerika Serikat mulai tidak adil, terutama ketika mereka mulai mengomentari kebijakan dalam negeri Indonesia. Seperti GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dan sistem pembayaran digital QRIS yang tidak ada kaitannya langsung dengan kepentingan AS.
“Kita ini negara merdeka yang bebas menentukan sistem pembayaran sendiri. Kita sedang membangun kedaulatan, dan ini harus selalu kita bangkitkan. Negosiasi boleh, tapi kepentingan nasional harus tetap menjadi yang utama,” tegasnya. (Adjie)
