Sriwijayamedia.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan realokasi besar-besaran terhadap anggaran daerah dilakukan untuk menyelamatkan keuangan provinsi dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Ia menyebut dana transfer pusat, seperti DAU dan DAK, mengalami penurunan signifikan akibat terserapnya anggaran untuk gaji pegawai, terutama PPPK.
“Secara otomatis itu akan menurunkan kinerja pembangunan karena sumber anggaran pembelian pembangunan mengalami penurunan,” kata Dedi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Dedi juga menghapus belanja hibah non-mandatori, dan mengalihkannya ke sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Orang bicara pembangunan itu soal jalan harus mulus, jaringan air bersih, puskesmas, dan ruang kelas yang cukup,” ujarnya.
Gubernur Dedi mengungkapkan program pendisiplinan remaja bermasalah melalui pembinaan di barak TNI/Polri akan dimulai di Bandung per 2 Mei, dengan Kabupaten Purwakarta dan Cianjur turut menyatakan kesiapan.
“Ini untuk anak-anak yang sudah akut, tukang tawuran, bolos, mabuk, main Mobile Legend sampai tengah malam. Mereka tetap sekolah, tapi hidupnya ditata ulang. Bangun jam empat pagi, olahraga, ngaji. Ini bukan pelatihan militer, tapi pembinaan karakter,” jelasnya.
Terkait pendanaan hibah, Dedi menegaskan proses audit tengah berlangsung.
“Kalau ditemukan SPJ fiktif, ya pidana korupsi,” tegasnya.(raya)
