Sriwijayamedia.com- Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H Cik Ujang turut menghadiri peluncuran Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilaunching secara langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI Budi Gunawan, di ruang Rapat Bima Kantor Menko Polhukam RI, Kamis (13/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Menko Polkam RI Budi Gunawan menyebut kedua desk tersebut dibentuk atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, pemerintah ingin mengupayakan zero karhutla di tahun 2025 sekaligus menurunkan jumlah pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran hukum, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
”Karhutla setiap tahun selalu terjadi di wilayah Indonesia yang memiliki dampak sangat luas. Tidak hanya berdampak terjadinya korban jiwa dan berhubungan terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya sampai lintas negara,” katanya.
Budi mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan penanggulangan karhutla.
Diantaranya dengan mengumpulkan berbagai instansi terkait mulai dari level pusat maupun daerah yang rawan terjadi karhutla masing-masing Provinsi Sumsel, Lampung, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
“Mereka kita undang secara langsung pada Rapat Koordinasi untuk memastikan langkah-langkah penanggulangan karhutla berjalan dengan baik,” tegasnya.
Khusus untuk Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla, lanjut dia, bakal dipimpin langsung oleh kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.
”Untuk Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla leading sectornya adalah kepala BNPB, menteri kehutanan, panglima TNI, kapolri, dan menteri lingkungan hidup,” terangnya.
Untuk potensi terjadinya karhutla berdasarkan prediksi dari BMKG terdeteksi di sejumlah wilayah, meskipun saat ini beberapa wilayah tersebut masih dalam cuaca mengalami musim penghujan.
“Di beberapa wilayah sudah mulai beberapa titik hotspot api, dan diprediksi puncaknya terjadi Juni-September 2025 dengan daerah rawan hotspot api yaitu di Gorontalo, kemudian Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan,” paparnya.
Menurut Budi, saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk antisipasi bencana karhutla di musim kemarau.
Dia berharap, dengan adanya antisipasi ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Hal ini butuh kolaborasi, sinergitas tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tapi juga swasta dan masyarakat bersama-sama menjaga lahan mereka jangan sampai ada yang terbakar,” jelasnya.
Terkait dengan desk perlindungan pekerja migran, Budi mengatakan pekerja migran adalah salah satu yang harus dilindungi karena merupakan pahlawan devisa negara. Dimana redenominasinya mencapai Rp 251 triliun pada 2024.
“Tentu kontribusi ini sangat berarti, dan pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk desk perlindungan PMI dan tindak pidana perdagangan orang,” ulasnya.
Budi juga menyoroti marak kasus kejahatan terkait pekerja migran.
Dia mengatakan pemerintah berharap terbentuknya desk ini bisa meminimalkan kejahatan pekerja migran.
“Tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus, terkait pekerja migran kita termasuk kejahatan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan semua kasus terkait PMI dapat tertangani semakin baik, dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan penanganan kasus-kasus pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir,” jelasnya. (cha)
