Sriwijayamedia.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menegaskan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan dilaksanakan di 24 daerah, sementara Pilkada ulang akan digelar di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang.
“Perhitungan anggaran masih berlangsung, dan pendanaan tetap mengandalkan APBD dengan efisiensi serta realokasi anggaran,” ujar Tito, usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Jika APBD tidak mencukupi, bantuan akan diberikan oleh pemerintah provinsi. Jika provinsi juga tidak mampu, barulah APBN digunakan sebagai solusi terakhir.
“Setelah Keppres diterbitkan, Presiden akan melantik gubernur, sementara 13 bupati dan wali kota lainnya akan dilantik oleh gubernur masing-masing,” kata Tito.
Pelantikan serentak di Istana tidak akan dilakukan seperti sebelumnya.
PSU dibagi menjadi dua kategori, yaitu PSU Parsial di 10 daerah dan PSU Penuh di 14 daerah.
Dari jumlah tersebut, 12 daerah sudah siap membiayai PSU, sementara Kabupaten Pasaman dan Boven Digoel masih memfinalisasi anggaran.
“Kami meminta KPU dan Bawaslu tidak mengajukan anggaran yang berlebihan. Evaluasi menunjukkan ada daerah yang mengajukan anggaran jauh di atas kebutuhan,” tegasnya.
Sebagai langkah efisiensi, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran yang menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1/2025.
“Kami menekankan efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas hingga 50% dan pengurangan belanja konsumtif yang tidak perlu,” ungkap Tito.
Dana yang dihemat akan dialokasikan untuk PSU. Jika masih ada daerah yang kesulitan, opsi hibah dari pemerintah provinsi akan dipertimbangkan sebelum menggunakan APBN.
“Anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak boleh digunakan untuk PSU. Namun, efektivitas penggunaan anggaran di sektor tersebut tetap akan dievaluasi agar tidak terjadi pemborosan,” ujarnya.
Tito juga menegaskan harapan agar PSU tidak terulang kembali karena dapat menghambat jalannya pemerintahan dan menguras anggaran.(raya)
