Sriwijayamedia.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron optimistis arus mudik Lebaran 2025 akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dia menilai keberhasilan koordinasi dalam pengelolaan arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 dapat dijadikan acuan untuk memperkuat mekanisme pengendalian mudik tahun ini.
Menurut Herman, kesiapan infrastruktur, khususnya jalan tol, menjadi aspek utama yang terus dievaluasi.
Dia menyoroti sejumlah titik kemacetan yang kerap terjadi, seperti di rest area dan pintu keluar tol yang menyebabkan antrean panjang hingga ke badan jalan.
Untuk mengatasi hal ini, ia menyarankan pembangunan rest area fungsional di beberapa titik strategis.
“Jarak antar rest area yang mencapai 50 km cukup jauh. Kebutuhan pemudik terhadap bahan bakar, makanan, hingga toilet sangat tinggi. Oleh karena itu, kami menyarankan pemilik jalan tol membangun rest area fungsional yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat darurat dan area evakuasi,” ujar Herman, kepada wartawan dalam keterangan pers nya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).
Selain itu, Herman juga menyoroti kesiapan pasokan bahan bakar di jalur mudik.
Menurut dia, untuk mengantisipasi kendaraan yang mogok akibat kehabisan BBM, DPR telah berkoordinasi dengan Pertamina agar menyiapkan armada roda dua untuk mendistribusikan bahan bakar ke kendaraan yang mengalami kendala di tengah jalan.
“Kami menyarankan kepada pemilik jalan tol agar membangun titik – titik tertentu atau saya sebut rest area fungsional, tinggal saja di situ dikeraskan, dan itu bisa menjadi area evakuasi untuk kendaraan yang kehabisan BBM,” jelasnya.
Herman menegaskan pentingnya pengelolaan ‘contraflow’ agar arus kendaraan tetap lancar dan tidak menimbulkan kemacetan baru.
“Jangan sampai lalu lintas lancar di satu titik, tetapi tersendat di pintu keluar tol. Maka, petugas harus ditempatkan di setiap gerbang tol untuk mengatur arus keluar kendaraan,” tuturnya.
Herman juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan diskon tiket transportasi umum, seperti pesawat dan kereta api, yang telah disediakan pemerintah.
Dengan adanya potongan harga, diharapkan pemudik dapat mengatur jadwal perjalanan lebih fleksibel dan menghindari puncak kepadatan yang diprediksi terjadi pada 28 Maret dan 6 April 2025.
“Jika semua upaya ini dapat dikoordinasikan dengan baik, saya yakin mudik tahun ini akan lebih lancar, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adjie)
