Sriwijayamedia.com – Wakil Ketua (Waka) Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dalam APBN 2025.
Ia memahami bahwa langkah ini dilakukan di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun ia mengingatkan agar kebijakan serupa tidak terus dilakukan di tahun 2026.
“Saya bisa memahami efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran, di periode pertama ini. Prinsip utama APBN adalah bagaimana anggaran ini bisa menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jadi, efisiensi ini harus tetap mengacu pada indikator kinerja masing-masing kementerian agar tetap produktif,” ujar Aria Bima, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Aria Bima juga menyoroti dampak kebijakan ini, yang menyebabkan sejumlah instansi ‘merumahkan’ pegawai hingga PHK.
“Efisiensi ini ada dasarnya, ada tujuannya, tapi juga ada dampaknya. Kalau sampai terjadi PHK, ini perlu dihitung cermat dalam pagu indikatif. Pendapatan negara harus berpihak pada rakyat, begitu juga belanjanya. Jangan sampai efisiensi ini justru meningkatkan pengangguran dan bukan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Berkaitan rencana pemerintah menggelar retret dengan kepala daerah, Aria Bima menilai hal tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah.
“Retret itu harus menjadi upaya orkestrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jangan sampai pemerintah pusat malah melakukan resentralisasi. Saya berharap ada keseimbangan antara kebijakan dari pusat dan inisiatif dari daerah untuk memperkuat desentralisasi,” paparnya.(raya)
