Ketua Komisi V DPR RI: Anggaran IKN Diblokir Sementara, Namun Proyek Tak Dihentikan

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus/sriwijayamedia.com-raya

Sriwijayamedia.com – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa pemblokiran sementara anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Meski demikian, ia memastikan proyek pembangunan IKN tidak dihentikan.

Bacaan Lainnya

“Anggaran IKN memang diblokir sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Prinsip kami di Komisi V adalah taat asas. Terkait pagu indikatif, seperti yang dibahas dalam rapat yang saya pimpin kemarin, hal ini merupakan kewenangan pemerintah. Blueprint pembangunan sudah ditetapkan dalam RPJMN, dan presiden terpilih memiliki hak untuk menyusun APBN berdasarkan rencana pembangunan nasional,” ujar Lasarus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Lasarus menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk menunda atau mengefisiensi anggaran merupakan hak mereka.

“Kami di DPR memberikan ruang kepada pemerintah untuk menentukan arah pembangunan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran ini. Kami masih mempelajari situasinya, tetapi pada prinsipnya, saya tetap taat asas. Pagu indikatif yang disampaikan kepada kami memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk Instruksi Presiden dan surat edaran dari Menteri Keuangan,” jelasnya.

Terkait dampak pemotongan anggaran, Lasarus menyebut bahwa hal ini juga berpengaruh pada berbagai sektor, termasuk yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selain itu, terdapat arahan Pimpinan DPR RI untuk menghentikan sementara rapat-rapat pembahasan efisiensi anggaran.

“Pastinya, ini tidak akan berlangsung lama. Sebagai wakil rakyat, saya tidak ingin proses ini berlarut-larut. Jika terlalu lama, dampaknya akan meluas. Saat ini, ada sekitar 2,5 juta pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja karena anggaran belum dicairkan. Jika proyek konstruksi berhenti, sektor lain seperti bisnis batu, pasir, dan semen juga ikut terdampak. Tahun lalu, lelang proyek sudah dimulai sejak November atau Desember untuk menggerakkan perekonomian. APBN bukan hanya soal pemasukan dan pengeluaran, tapi juga pemicu pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.(raya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *