Sriwijayamedia.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa seluruh kader partainya yang menjadi kepala daerah diwajibkan mengikuti program retret yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pernyataan ini disampaikan Idrus sebagai respons atas instruksi Ketua Umum PDIP yang meminta kadernya menunda keberangkatan menuju Magelang untuk mengikuti kegiatan tersebut.
“Kami menghormati setiap pandangan partai lain dan tidak ingin mencampuri urusan internal mereka. Namun, kami juga harus menjelaskan sikap Partai Golkar terkait program retret ini,” ujar Idrus Marham, dalam konferensi persnya di Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Idrus mengungkapkan bahwa setelah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak, banyak kader Golkar yang berkoalisi dengan partai lain, termasuk PDIP, mempertanyakan posisi partainya terhadap retret tersebut.
“Ternyata setelah kita menginventarisir, ada beberapa daerah baik di provinsi, kabupaten/kota dimana Partai Golkar berkoalisi dengan PDIP. Salah satu diantaranya yang paling dekat adalah Kota Tangerang, Walikotanya adalah Ketua Partai Golkar dan Wakilnya dari PDIP, dan juga banyak dari daerah-daerah lain mempertanyakan,” ujarnya.
Menurut Idrus, retret merupakan program yang sangat fungsional dalam membangun profesionalitas kepala daerah.
Program ini bertujuan memberikan wawasan dan semangat bagi kepala daerah baru, terutama yang belum memiliki pengalaman dalam pemerintahan, seperti dalam penganggaran dan pengelolaan daerah.
“Program retret itu dalam pandangan Partai Golkar adalah sebuah program yang sangat fungsional dalam rangka untuk membangun profesionalitas, dalam rangka untuk memberikan semangat, untuk memberikan wawasan. Jadi retret itu bagi Partai Golkar adalah semacam orientasi kerja bagi para kepala daerah sebelum memulai tugasnya,” jelasnya.
Atas dasar itu, DPP Partai Golkar secara tegas mewajibkan seluruh kadernya, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk mengikuti program tersebut. Bahkan bagi kepala daerah yang bukan kader Golkar tetapi diusung partainya, tetap dihimbau agar tetap menghadiri retret.
Idrus menegaskan bahwa setelah terpilih, kepala daerah memiliki kewajiban utama kepada rakyat dan bangsa.
“Saat kader Golkar terpilih sebagai kepala daerah, maka pada hakikatnya dia telah ‘diwakafkan’ untuk rakyat dan bangsa. Loyalitasnya adalah untuk membangun dan menjalankan amanat rakyat,” tegasnya. (Adjie)
