Sriwijayamedia.com- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sumsel melangsungkan rakerda membahas pengalokasian minimal 20 persen anggaran dana desa (DD) untuk ketahanan pangan, dalam rangka mewujudkan kemandirian desa dan mendukung program pemerintah makan bergizi gratis (MBG).
Hal itu merujuk pada peraturan menteri yakni (Permendes) terbaru yakni No 2/2025 tentang ketahanan pangan.
“Agenda rakerda tahun ini berkomunikasi berkoordinasi dengan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang dikaitkan kembali dengan tugas pokok masing-masing untuk ketahanan pangan dalam anggaran DD yang diamanahkan minimal 20 persen,” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muara Enim Rahmad Noviar, usai membuka Rakerda Apdesi Sumsel di Hotel Serasan Sekundang Muara Enim, Rabu (19/2/2025).
Rahmad Noviar menekankan dalam melaksanakan alokasi anggaran DD untuk ketahanan pangan tersebut dapat berupa penanaman padi dan jagung, namun juga bisa menyesuaikan mata pencaharian masyarakat lokal yang ada di tiap masing-masing desa anggota Apdesi.
“Kami pemerintah daerah sangat mendukung, dengan akan memberikan pembinaan agar pengalokasian dapat sesuai, dengan harapan dapat dilaksanakan dengan efekti dan jangan sampai terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran,” tandas Noviar.
Sementara itu, Ketua Apdesi Sumsel Mulyanto menyebut alokasi anggaran DD minimal 20 persen untuk ketahanan pangan ini guna pemerintah desa dapat mengambil peran dalam menjalankan program strategis nasional berupa makan bergizi gratis.
“Bahwa dengan adanya ketahanan pangan di desa ini bisa terciptanya desa mandiri segala kebutuhan pangan itu ada di desa,” ucapnya.
Menurut Mulyanto, sebelum ada Permendes baru tersebut, sebetulnya sejumlah anggota Apdesi Sumsel telah menjalankan program ketahanan pangan yang digerakkan melalui BUMDes masing-masing.
“Sebagian desa dari anggota Apdesi Sumsel ini sebetulnya sudah ada yang menuju ke kemandirian desa,” sebutnya.
Setali tiga uang, Wakil Bendahara Umum DPP Apdesi Bambang Heriyanto menambahkan pihaknya masih menunggu turunan dari Permendes Nomor 2/2025 .
“Tinggal menunggu juklak dan juknis nya saja agar nanti alokasi minimal 20 persen anggaran dana desa ini tidak salah langkah,” akunya.
DPP Apdesi juga akan melakukan koordinasi dengan Kemenkumham RI guna mempermudah dalam pembentukan BUMDes.
Sebab, kata dia, pengalokasian progam tersebut yang paling efisiensi memerlukan BUMDes dalam pelaksanaannya DPP Apdesi.
“Anggaran ini jangan dimain-main karena ini iKON dari Program Asta Cita ke 6 Presiden kita,” papar Bambang
Bambang menyebut dengan adanya pengalokasian khusus ini juga akan menunjang swasembada pangan terkhusus desa yang memiliki sektor pertanian yang telah kuat.(kiki)
