Anggota Komisi I DPR Desy Ratnasari : Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Hak Pegawai dan Prajurit

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Desy Ratnasari/sriwijayamedia.com-adjie

Sriwijayamedia.com – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Desy Ratnasari menegaskan bahwa efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga tidak berdampak pada pengurangan gaji maupun tunjangan pegawai dan prajurit.

Ia memastikan hak-hak tersebut tetap terjaga, meskipun ada pemangkasan di beberapa sektor belanja negara.

“Saya pastikan gaji pegawai tidak berkurang, begitu pula dengan tunjangan prajurit. Itu yang menyenangkan,” kata Desy, dalam acara Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

Namun, lanjut Politisi PAN tersebut, beberapa belanja operasional mengalami efisiensi, seperti belanja alat tulis kantor (ATK) yang berkurang hingga 90% di Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) yang tengah menuju digitalisasi.

“Jadi ATK tidak digunakan lagi, semuanya berbasis digital,” jelasnya.

Desy menambahkan, efisiensi juga diterapkan pada perjalanan dinas (perjadin), acara seremonial, dan seminar-seminar yang kini lebih banyak dilakukan secara hybrid atau daring.

“Biasanya event-event ini menjadi peluang bagi sektor perhotelan dan convention center. Tentu ini akan berdampak, termasuk bagi UMKM yang mendapat manfaat dari pembelian oleh-oleh,” tuturnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga menekankan, meskipun efisiensi anggaran dilakukan, masyarakat perlu beradaptasi dan mencari solusi tanpa menyalahkan pihak tertentu.

“Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi dan memanfaatkan situasi. Efisiensi harus tetap menguntungkan,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk berpikir cerdas dalam menghadapi perubahan kebijakan ini.

“Jangan diprovoke, jangan dipanas-panasin dengan oh salah kamu, salah kamu,” tegasnya.

Dengan adanya efisiensi ini, ia berharap masyarakat dapat memahami tujuan utama kebijakan pemerintah, yaitu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai dan pelayanan publik. (Adjie)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *