Sriwijayamedia.com – Wakil Ketua Komite III DPD RI Habib Ali Alwi, mengkritik keras praktik pemagaran laut yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir, termasuk di Banten dan Bekasi.
Menurut dia, tindakan tersebut mencerminkan sifat keserakahan yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan.
“Pemagaran laut itu kerjaan orang serakah. Awalnya pagar bambu, tapi nanti lihat saja, sebentar lagi pasti jadi pagar beton,” ujar Habib Ali Alwi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/1/2025).
Ia menekankan bahwa pemerintah pusat harus segera mengambil sikap tegas sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa air, tanah, dan kekayaan alam lainnya harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat.
“Ini tanggung jawab negara, bukan untuk kepentingan segelintir pihak,” tuturnya.
Terkait dugaan bahwa pemagaran tersebut dilakukan secara mandiri, Habib Ali Alwi membantahnya.
“Mana ada orang mau bikin pagar sampai 30 kilometer secara mandiri?. Itu tidak masuk akal,” katanya.
Habib Ali Alwi juga mengingatkan bahwa jika praktik ini terus dibiarkan, potensi reklamasi besar-besaran di wilayah pesisir akan semakin meluas.
“Kalau keserakahan ini diteruskan, dampaknya bisa fatal, seperti kasus Loe Angeles,” jelasnya.
Ia meminta semua pihak, terutama pemerintah pusat, untuk segera bertindak guna mencegah dampak buruk yang lebih besar terhadap masyarakat pesisir dan lingkungan.(raya)
