Oleh :
Dinno Ardiansyah, mahasiswa Pasca Sarjana Teknik Energi Terbarukan di Universitas Darma Persada angkatan 2024
Penulis melihat negara Singapura sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam terbatas, terus menunjukkan komitmennya dalam transisi menuju energi terbarukan.
Dalam Kebijakan Brief No 11/2020: RE Investment Series, pemerintah Singapura menyelidiki berbagai strategi untuk menarik investasi yang lebih besar dalam sektor energi terbarukan.
Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga untuk memenuhi target ambisius mereka dalam mengurangi emisi karbon.
Fakta dan Data Menarik :
1. Target Energi Terbarukan Singapura: Singapura berencana meningkatkan kapasitas energi surya menjadi setidaknya 2 gigawatt (GW) pada tahun 2030, cukup untuk memasok listrik ke sekitar 350.000 rumah per tahun. Ini merupakan langkah signifikan mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki negara kota tersebut.
2. Investasi dalam Energi Terbarukan: Pada tahun 2020, Singapura telah menarik investasi senilai lebih dari SGD 1 miliar (sekitar Rp 10,5 triliun) dalam proyek-proyek energi terbarukan, terutama dalam teknologi surya dan efisiensi energi.
3. Harga Beli Listrik: Harga listrik dari energi terbarukan di Singapura berkisar antara SGD 0,15 hingga SGD 0,20 per kWh (sekitar Rp 1.600 hingga Rp 2.100 per kWh).
Sementara itu, di Indonesia, harga listrik dari energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin berkisar antara Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kWh, tergantung lokasi dan skala proyek.
Perbandingan dengan Indonesia:
Meskipun harga listrik dari energi terbarukan di Indonesia lebih rendah daripada di Singapura, hal ini disebabkan oleh perbedaan biaya produksi dan skala ekonomi.
Singapura, dengan teknologi yang lebih maju dan infrastruktur yang efisien, mampu menghasilkan listrik dengan kualitas tinggi meskipun dengan biaya yang lebih besar.
Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi, yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Kaitannya dengan tujuan Menteri ESDM RI:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, sebagai Pimpinan satgas hilirisasi ketahanan energi nasional, telah menetapkan target untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 23 persen pada tahun 2025.
Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia perlu menarik lebih banyak investasi dalam sektor energi terbarukan, seperti yang dilakukan Singapura.
Langkah-langkah seperti insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan peningkatan infrastruktur pendukung dapat menjadi kunci untuk menarik minat investor.
Pemerintah menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, dengan mengedepankan pembiayaan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing.
Hal ini menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selaku ketua Satgas, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025) lalu.
Dalam rapat tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa pelibatan lembaga keuangan dalam negeri menjadi strategi penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi.
“Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis,” tegas Bahlil.
Bahlil menambahkan bahwa keterlibatan institusi keuangan domestik dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.
Upaya ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menekankan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
“Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi. Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk kami bekerja kurang lebih lima tahun sampai dengan menunggu arahan selanjutnya dari Presiden,” ujar Bahlil.
Selain mengurangi ketergantungan pada pihak asing, pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga memetakan peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri.
Salah satu fokus utama adalah mempercepat penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO).
“Saat ini sudah mencapai B40, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi B50 sesuai arahan Presiden,” katanya.
Guna mendukung target tersebut, Bahlil menekankan bahwa proses pencampuran dan pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus dilakukan di dalam negeri.
Satgas hilirisasi juga berkomitmen memastikan implementasi kebijakan hilirisasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
“Nilai tambahnya harus betul-betul dirasakan di Indonesia,” twrang Bahlil.
Dalam lima tahun ke depan, Satgas akan mengawal pelaksanaan peta jalan hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.
Semua langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Satgas akan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Langkah ini diharapkan pemerintah agar dapat mempercepat realisasi hilirisasi dan mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia. Sumber dari siaran pers KESDM NOMOR: 004.Pers/04/SJI/2025 tanggal 17 Januari 2025.
Kesimpulan:
Singapura telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan komitmen kuat, negara dengan sumber daya terbatas pun dapat menjadi pemain utama dalam energi terbarukan. Indonesia, dengan potensi alam yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak Singapura dalam menarik investasi dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan transisi energi ini.
“Singapura serius memperkuat energi terbarukan dengan menarik investasi besar. Kebijakan Brief No 11/2020 menunjukkan strategi konkret, seperti peningkatan kapasitas solar hingga 2 GW pada 2030 dan potensi energi terbarukan lainnya.
Ini sejalan dengan tujuan Presiden Prabowo melalui Menteri ESDM RI dalam hilirisasi ketahanan energi nasional, mendorong kolaborasi regional untuk transisi energi berkelanjutan. Semoga semakin optimal pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia, Singapura, dan negara ASEAN lainnya”, jelas Dinno Ardiansyah sebagai penutup.
Sumber :
Kebijakan Brief No 11/2020, Data ESDM RI, dan Laporan Energi Terbarukan Singapura
