Sriwijayamedia.com – Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap kasus pemagaran laut di sejumlah lokasi di Indonesia.
“Kami masih menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pagar ini di lautan yang tidak boleh dipagar, dikapling oleh siapapun,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, usai rapat kerja Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Titiek Soeharto menegaskan, Komisi IV DPR RI juga meminta agar Menteri KKP dapat mengungkap dan menjelaskan kepada publik, terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus pagar laut ini.
“Kami minta KKP mengungkapkan ini kepada masyarakat karena masyarakat menunggu,” ujar Titiek.
Dia mengakui bahwa proses pembongkaran pagar laut tersebut oleh pemerintah memakan biaya yang tidak sedikit.
Oleh karenanya, ia mendesak agar siapapun yang nantinya terbukti melanggar, harus mengganti beban biaya yang dikeluarkan pemerintah.
“Untuk pencabutan 30 km ini tentu ada biaya yang timbul sangat besar. Kami minta siapapun nanti yang bersalah melanggar hukum ini, mereka harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan,” tegasnya.
Kedepan, lanjut Titiek, dirinya meminta KKP untuk lebih ketat lagi melakukan pengawasan wilayah perairan, demi mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“Karena kami mendapatkan juga banyak di daerah-daerah lain kasus-kasus seperti ini mudah-mudahan jangan nunggu viral dulu baru dilakukan tindakan tapi diantisipasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, pihaknya akan secepat mungkin mengungkap permasalahan pagar laut ini.
“Kita akan secepat mungkin akan mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Artinya gini, kejadian seperti ini kan tidak hanya di Jakarta. Di Bekasi kemarin juga kejadian. Kalau di Bekasi itu mudah karena ada PT-nya, jadi langsung dapat perusahaannya siapa, kesalahannya di mana. Di Batam kita juga sering melakukan. Lalu kemudian sekarang ada di Sidoarjo dan Surabaya. Kita sedang lakukan investigasi juga ke sana,” tegasnya. (Adjie)
