Sriwijayamedia.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan rapat paripurna ke-10 masa sidang III Tahun 2024-2025 pasca masa reses, Selasa (14/1/2025).
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan bahwa banyak usulan yang disampaikan kepada para anggota saat berada di dapil masing-masing.
“Banyak sekali temuan di bawah, yang akan segera ditindaklanjuti oleh DPD RI, melalui rapat-rapat terkait dengan stakeholder terkait badan gizi nasional, sehingga program yang baik ini betul-betul bisa berhasil dengan baik, kemudian outputnya baik dan tidak menjadi masalah,” sampai Sultan.
Ditanya mengenai keluhan menu Makan Bergizi Gratis (MBG), DPD RI akan melakukan fungsi pengawasan dan akan dijadikan bahan rujukan untuk membuat rekomendasi atau menyampaikan kepada pihak eksekutif sebagai pelaksana program.
“Kami dari parlemen atau DPD, sangat mendukung program yang baik ini untuk memastikan bahwa generasi ke depan persiapan 100 tahun Indonesia itu baik. Program ini harus diawasi dengan maksimal, maka dari itu, DPD mengambil peran sesuai dengan konstitusi yang ada melakukan fungsi pengawasan,” imbuh Sultan.
Tidak hanya MBG, usulan mengenai RUU Omnibus politik, DPD RI mendukung dan mengapresiasi hal tersebut.
“Ada rencana oleh DPR, terutama Komisi 2, untuk memunculkan Omnibus Politik. Untuk saya ini sesuatu yang baik, kemudian dari DPD juga mengapresiasi sebagai sebuah langkah atau salah satu solusi konstitusional. Kita juga tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada keputusan politik, mulai dari MK memutuskan Presidensial Threshold 0 persen,” terang Sultan.
Menurut dia, beberapa regulasi undang-undang itu, yang terkait dengan urusan politik, terdapat Undang-Undang (UU) Pemilu, UU Pemda, UU Bipas, dan lain-lain.
“Maka, ide untuk memunculkan Omnibus politik ini, ide yang harus kita apresiasi dan DPD akan terlibat secara aktif,” jelasnya.(raya)
