Sriwijayamedia.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, MH., didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sumsel Ir Pandji Tjahjanto, S.Hut., M.Si., menerima kunjungan kerja (kunker) Tim Komisi VII DPR RI, di Desa Wisata Kampung Pangan Inovatif Kelurahan Plaju, Kecamatan Plaju Palembang dan ke Fikri Koleksi, Jalan Talang Kerangga Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Minggu (8/12/2024).
Kunjungan ini juga dihadiri Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Titik Lestari, Sekretaris Deputi Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Event) Ni Komang Ayu Astiti, Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PKB Daerah Pemilihan Lampung II Hj Chusnunia Chalim, P.hd., dan pejabat lainnya.
Sekda Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, MH., menegaskan menurut data di semester 1/2024 Sumsel masuk 5 besar secara nasional atau hampir Rp800 miliar nilai investasinya. Mulai dari pembangunan hotel, dan restoran.
“Kalau berkunjung ke Palembang, Sumsel, banyak sekali wisata kuliner, dan ekonomi kreatif. Seperti di Plaju Ulu ini, merupakan salah satu kampung inovatif yang digagas oleh Kota Palembang,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PKB Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II Hj Chusnunia Chalim, P.hD., menambahkan begitu banyak warisan budaya seperti songket.
“Alhamdulillah sekarang ini saya bisa berdiskusi dengan dengan pemilik, termasuk pengrajin songket,” paparnya.
Dia mengaku persoalan yang dihadapi ialah bahan baku dan ini menjadi pekerjaan rumah (PR).
Owner Fikri Koleksi Palembang Bahsain Fikri melanjutkan untuk pemasaran, pihaknya masih fokus di domestik.
Untuk bahan baku membuat songket tidak ada masalah, dan harga jual songket tetap stabil.
Selama ini bentuk kepedulian Provinsi Sumsel terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) ataupun Usaha Kecil Menengah (UKM) positif dan bagus, dan selalu menunjang kemajuan IKM ataupun UKM.
“Alhamdulillah selama ini ada pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah, baik untuk memperbaiki kualitas mutu, dan kualitas perbaikan mutu barang, serta pemasaran,” imbuhnya.(ton)
