Sriwijayamedia.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas Pilkada 2024 serta isu otonomi daerah (Otda), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
Dipimpin langsung Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.
Bima Arya menyampaikan terdapat dua daerah, Pangkal Pinang dan Bangka, yang sempat mengalami kesulitan pendanaan untuk Pilkada ulang tahun depan.
“Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran Pilkada untuk kedua daerah tersebut dipastikan tersedia. Pilkada ulang di kedua daerah ini dijadwalkan pada 27 Agustus 2025,” terangnya.
Disampaikan pula, dari 552 kepala daerah, sebanyak 275 daerah dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).
Nantinya, pelantikan kepala daerah definitif dijadwalkan pada 7 Februari 2025 untuk Gubernur, dan 10 Februari 2025 untuk Bupati dan Wali Kota (Wako).
Tidak hanya itu, Bima Arya juga memberikan pandangan mengenai angka golput, yang mencapai 42 persen, tergolong cukup tinggi di wilayah Jakarta.
“Tingginya angka golput dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti administratif, kendala dalam proses pendaftaran atau aksesibilitas pemilih. Masalah teknis dengan jarak TPS yang jauh atau kurangnya fasilitas. Masalah ideologis dengan kurangnya kepercayaan terhadap proses demokrasi. Hingga masalah cuaca dan bencana alam, gangguan musim atau bencana yang mengurangi partisipasi pemilih,” pungkasnya.(raya)
