Sriwijayamedia.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengaku khawatir dengan wacana pemerintah yang akan mengubah subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.
Menurut dia, kebutuhan energi melalui BBM memiliki dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional. Terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat kelas menengah yang saat ini sedang mengalami trend penurunan pendapatan.
“Kami harap pemerintah dapat mengkaji secara menyeluruh terkait dampak penghapusan subsidi BBM ini. Karena yang paling merasakan dampaknya adalah kelas menengah,” ujar Sultan, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (4/11/2024).
Sultan mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan trend penurunan pendapatan kelas menengah dan PHK saat ini.
Kelas menengah memiliki kontribusi besar dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional.
“Menghapus subsidi BBM akan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kami minta pemerintah tidak mengabaikan keberadaan kelas menengah yang selama ini tidak berhak dan tidak tersentuh BLT pemerintah,” tegasnya.
Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu justru mengusulkan agar sebaiknya pemerintah menaikan pajak kendaraan bermotor ketimbang menghapus subsidi BBM.
Pajak kendaraan bermotor perlu dihitung dengan pendekatan yang lebih ketat, dengan memasukkan variabel tingkat emisi karbon yang dihasilkan, selain harga dan bobot kendaraan sebagai basis perhitungan pajak kendaraan.
“Sebaiknya pemerintah fokus melakukan terobosan peningkatan ratio pajak. Salah satunya dengan menaikan pajak kendaraan pribadi dengan harga dan tingkat emisi tertentu,” usulnya.
Sultan mengungkapkan bahwa potensi pajak kendaraan bermotor kita masih sangat besar untuk ditingkatkan oleh pemerintah. Lebih dari 40 persen kendaraan bermotor tidak membayar pajak.
Ketua DPD RI ke-6 itu mendorong agar pemerintah mempercepat dan memperluas kebijakan transisi energi pada kendaraan.
Selain itu, pembaharuan data dan penggunaan teknologi sistem distribusi BBM bersubsidi kita belum begitu presisi.
“Subsidi dan BLT akan selalu menemui persoalan atau setidaknya dianggap salah sasaran, karena kita belum memiliki basis data yang valid dan sistem distribusi yang kurang presisi,” jelasnya. (Adjie)
