Sriwijayamedia.com- Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Kurniawan, A.P., M.Sri., membuka bimbingan teknis (bimtek) monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan percepatan stunting di Provinsi Sumsel Tahun 2024, berlangsung di Grand Ballroom Arya Duta Hotel Palembang, Senin (25/11/2024).
Sejumlah narasumber, baik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumsel dihadirkan dalam bimtek ini.
“Tim Monev ini nanti akan melihat sejauh mana pelaksanaan percepatan penurunan stunting serta sudah berjalan didaerah ataupun di provinsi, khususnya di organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Sumsel,” ujar Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Kurniawan, A.P., M.Sri.
Dia melanjutkan tim monev ingin melihat sampai sejauh mana penganggaran yang ada di OPD-OPD, apakah memang menyentuh langsung di lapisan masyarakat atau tidak.
“Kalau menurut data yang sudah kita terima, memang angka stunting masih tinggi. Mungkin karena kurangnya intervensi pemerintah,” ungkapnya.
Kedepan, pihaknya berharap angka tunting bisa lebih terkendali lagi.
Dia menenggarai kurangnya kebutuhan dasar masyarakat menjadi pemicu angka stunting tinggi.
Seperti kurangnya pelayanan air bersih, pelayanan kesehatan di wilayah lingkungan yang kumuh.
“Kita berharap angka penurunan stunting bisa di kisaran 14 persen. Apalagi di tahun 2023 Pj Gubernur Sumsel telah membentuk bapak asuh stunting. Kami harap OPD-OPD dapat memberikan atensi lebih terhadap penurunan stunting,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Kesos dan Kesra Bappeda Provinsi Sumsel Sultan M Syah berharap setiap OPD memiliki anggaran untuk membuat kegiatan dalam rangka menurunkan angka stunting.
“Semua program harus berjalan secara terintegrasi dari atas sampai ke bawah, dari provinsi ke kabupaten/kota,” jelasnya.(ton)
