Sriwijayamedia.com- Presidium Jaringan Aksi 98, Tokoh Masyarakat (Tomas) Banyuasin dan Team Legal mendesak Kejati Sumsel dapat tegak lurus dalam proses penegakan hukum menjelang pilkada serentak di Sumsel.
Hal itu disampaikan Koordinator Aksi (Korak) Presidium Jaringan Aksi 98 Sumsel Mukri AS didampingi Ramogers, SH., Rizky PS, Jooee dan Koordinator Lapangan (Korlap) Junaidi, Ramizon serta Ali Pudi, dalam konferensi pers, di Mie Celor, Jalan Kampus Palembang, Rabu (11/9/2024).
“Sumsel ini termasuk wilayah zero conflict. Banyak penyelenggaraan event kegiatan berskala nasional maupun regional dapat terlaksana dengan aman dan tertib. Termasuk pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg) berjalan aman dan tertib,” kata Korak Presidium Jaringan Aksi 98 Sumsel Mukri AS.
Bahkan selama masa PILPRES dan pileg tidak ada satupun konflik yang melibatkan para pendukung kontestansi peserta pemilu.
Dia berharap tidak ada intervensi dari oknum manapun dalam proses penegakan hukum di menjelang pilkada serentak di Sumsel.
Dia pun berharap Kejati Sumsel dapat bijaksana dan melakukan filterisasi opini sebelum menyimpulkan terkait salah satu kontestan pilkada Kabupaten Banyuasin, yang opininya mulai merebak.
“Jangan sampai ini dijadikan komoditas politik dan aparat dapat tegak lurus demi menjaga nilai spremasi hukum. Mari kita jaga kondusifitas pilkada dengan tidak saling menjatuhkan karakter,” ajaknya.
Setali tiga uang, Korlap Junaidi juga berharap pilkada dapat terlaksana dengan jujur, adil, tanpa ada kecurangan oleh pihak pasangan calon (paslon) manapun.
Sementara itu, Staf Fungsional bidang Intel Kejati Sumsel Kurnia menambahkan pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari teman-teman Jaringan Aksi 98 yang telah komitmen mendukung Kejati Sumsel untuk tetap profesional dan tegak lurus dalam proses penegakan hukum jelang pilkada di Sumsel.
“Kami berjanji tidak akan mendiskriminasikan paslon manapun dan tetap tegak lurus dalam setiap penegakan hukum,” katanya. (cha)
