Ketua Fraksi PKS DPR : Palestina Harus Merdeka Segera

Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota BKSAP DPR RI Jazuli Juwaini berfoto bersama saat menghadiri Konferensi ke 52 Komite Eksekutif Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC), di Rabat Maroko 10-12 September 2024/sriwijayamedia.com-adjie

Sriwijayamedia.com – Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota BKSAP DPR RI Jazuli Juwaini menghadiri Konferensi ke 52 Komite Eksekutif Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) di Rabat Maroko 10-12 September 2024.

Delegasi Parlemen Indonesia dipimpin oleh Ketua BKSAP Fadli Zon.

Bacaan Lainnya

Jazuli mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati sejumlah keputusan utamanya untuk mendesak penghentian segera pembantaian Israel di Palestina dan mengupayakan langkah-langkah segera, terukur, dan sistematis untuk kemerdekaan Palestina.

“Upaya kemerdekaan Palestina ini tidak mudah dan kesepakatan-kesepakatan di level Parlemen OKI harus dieksekusi oleh eksekutif-eksekutif di negara masing-masing. Tapi kita harus tetap optimis dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina,” ungkap Jazuli, dalam keterangan persnya, Rabu (11/9/2024).

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten II ini juga menegaskan, bahwa kehadiran Indonesia di konferensi ini memiliki peran strategis.

Bahkan negara-negara OKI sendiri melihat strategisnya Indonesia dalam isu Palestina karena komitmen dan konsistensi Indonesia dalam pembelaan Palestina.

“Indonesia tidak pernah bergeser pembelaannya terhadap rakyat Palestina karena bukan saja menyangkut masalah kemanusiaan tapi amanat konstitusi dan hutang sejarah. Indonesia tetap pada sikap yang konsisten Palestina harus merdeka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” terang Jazuli.

Dalam forum PUIC ini, berbagai proposal diajukan parlemen Indonesia untuk segera menghentikan agresi penjajahan Israel secara permanen mulai dari upaya hukum yang lebih kuat menyeret Israel ke Mahkamah Internasional, mendorong Palestina menjadi anggota penuh PBB, menolak normalisasi dengan Israel, mendukung gerakan isolasi Israel dari interaksi antar negara melalui kampanye (Boikot, Divestasi dan Sanksi), hingga diplomasi pada level Parlemen yang lebih luas seperti forum Inter Parliamentary Union (IPU). (Adjie)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *