Sriwijayamedia.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, MH., menghadiri acara Kick Of Meeting Proyek Penguatan Aksi Iklim dan Mata Pencaharian Berbasis Pedesaan diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), di Grand Ballroom Excelton Hotel Palembang, Kamis (19/9/2024).
Turut hadir dalam kegiatan ini Kasubdit Pemantauan dan Verifikasi Adaptasi PI Koko Wijanarka, S.Hut, UNOPS Country Manager Sharon Thangadurai, Phd., Direktur Jenderal PPI diwakili oleh Direktur Adaptasi ProKlim Irawan Asaad, S.T., MSc., Phd., Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumsel Herdi Apriansyah, S.STP., MM., Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Drs H Koimudin, SH., MM., dan lainnya.
“Ancaman global perubahan iklim sudah menjadi masalah internasional yang harus dikendalikan oleh semua. Kita sudah menyaksikan dan merasakan betapa perubahan iklim yang sangat cepat terjadi terutama dampaknya seperti kekeringan, banjir, longsor ataupun penyakit yang timbul akibat iklim (malaria dan DBD) dan ini sudah terjadi di Provinsi Sumsel seperti bencana banjir di Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara (MURATARA), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim, Musi Banyuasin (MUBA), dan Kota Prabumulih, pada awal bulan Januari 2024 dan sekarang bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutlah),” kata Sekda Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra.
Pemanasan global menjadi faktor utama penyebab terjadinya perubahan iklim yang masih terus berlangsung berdampak pada keberlangsungan kehidupan, menghambat aktivitas pembangunan di berbagai sektor serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
“Pemerintah RI telah menetapkan komitmen untuk berperan serta aktif melakukan upaya pengendalian perubahan iklim melalui Paris Agreement yang ditetapkan pada tahun 2015 dengan target yaitu membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2 derajat Celcius dari tingkat pre-industrialisasi dan melakukan upaya pembatasan hingga 1,5 derajat Celcius,” ujarnya.
Pada kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata yang melibatkan seluruh elemen para pemangku kepentingan.
Ditegaskan dalam Kesepakatan Sam-set//Sambutan: Kick Off Meeting Project Strengthening Village Based Climate Action and Livelihood.
Upaya menurunkan emisi sebagaimana target nasional tersebut, seharusnya menjadi program kerja hingga ke tingkat tapak yang didukung oleh semua pihak.
Berbagai bentuk dukungan sangatlah tergantung pada peran kita masing-masing.
“Sebagai contoh, merubah perilaku dalam mengelola sampah menjadi barang berguna; menggunakan listrik tenaga surya, penanaman pohon, mengurangi penggunaan plastik ataupun menggunakan pupuk organik dari sisa-sisa makanan dan lain-lain,” imbuhnya.
Kementerian LHK mendorong kegiatan pengendalian perubahan iklim di tingkat Tapak (Desa/Kelurahan) melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 yang sekarang direkonseptualisasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim), dimana Presiden RI telah menetapkan target ProKlim sebanyak 20.000 Desa.
Sementara Direktur Adaptasi ProKlim Irawan Asaad, ST., MSc., Phd., menambahkan proklim ini bukan program baru, dibentuk sejak tahun 2012.
“Proklim diubah menjadi direkonseptualisasi. Sekarang menjadi program komunitas untuk iklim. Jadi kalau dahulu hanya berbasis desa,” paparnya.
Kasubdit Pemantauan dan Verifikasi Adaptasi PI Koko Wijanarka, S.Hut., melanjutkan berkaitan dengan Kick Of Meeting pada hari ini bahwa kerja sama antara Kementerian LHK dengan UNOPS tentang Proyek Penguatan Aksi Iklim dan Mata Pencaharian Berbasis Pedesaan di Provinsi Sumsel ini telah diinisiasi sejak tahun 2022.
Kemudian dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) pada bulan Oktober tahun 2023, dan kerja sama ini bertujuan untuk membangun 100 lokasi proklim yang diwilayah penekanan iklim serta meningkatkan peran serta masyarakat di sekitar proklim.
Adapun kerja sama antara UNOPS akan berjalan selama 2 tahun 6 bulan, mulai dari tahun 2024 sampai dengan pertengahan tahun 2026 yang akan kita bahas nanti.
Pertama pada tahun 2024 diharapkan kita bisa maritis 100 lokasi proklim baru dari lokasi yang akan di sebagai baselamp untuk terdaftar dalam sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim.
“Pada tahun 2025 peningkatan kapasitas dan peningkatan daya tarik masyarakat, dan pada tahun 2026 diharapkan terwujud berkelanjutan dan kita lakukan modifikasi sistem pelaporan. Perlu kami laporkan juga bahwa dalam rangka mensosialisasikan proyek kerja sama pada tahun 2024 dengan teman-teman dari Balai Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel,“ jelasnya.(ton)
