Sriwijayamedia.com – DPR secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi Undang-Undang.
Pengesahan ini dilakukan pada rapat paripurna DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, dalam laporan hasil pembahasan RUU APBN tahun 2025 menjelaskan, Banggar dan Pemerintah menyepakati target pendapatan negara surplus Rp8,26 triliun yang bersumber dari peningkatan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sehingga total pendapatan negara dalam APBN tahun 2025 sebesar Rp3.005.127,7 miliar, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.189.307,2 miliar, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp301.604,4 miliar, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp505.377,6 miliar dan penerimaan hibah sebesar Rp581.1 miliar.
“Banggar DPR RI dan Pemerintah juga menyepakati postur belanja negara pada 2025 yaitu, belanja K/L Rp1.160.0,85 miliar, belanja non K/L Rp1.541.356,6 miliar, transfer ke daerah sebesar Rp 919.872.1 miliar. Total belanja negara sebesar Rp3.621.313,7 miliar,” kata Said.
Said menambahkan, Banggar DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati penambahan alokasi belanja negara yang memberikan dukungan fiskal kepada program-program Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
“Banggar DPR bersama Pemerintah menyepakati penambahan anggaran, khususnya pada K/L dalam rangka menopang sejumlah program quick win Presiden terpilih,” imbuh Said.
Sejumlah program quick win pada pos belanja K/L antara lain : Program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp71 triliun ; Pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan screening penyakit katastropik, dengan dukungan anggaran Rp3,2 triliun ; Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan rumah sakit daerah dari type D menjadi type C beserta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya, dengan anggaran Rp 1,8 triliun.
Lalu renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebel dan mck sebanyak 22.000 sekolah, dengan alokasi anggaran Rp20 triliun ; Membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp4 triliun ; Membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80.000 ha dan cetak sawah baru seluas 150.000 ha, serta dukungan sarana prasarana pendukung, dengan anggaran Rp15 triliun. (Adjie)
