Sriwijayamedia.com – Manager Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur EKNAS WALHI Dwi Sawung menilai, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memang sangat signifikan, namun dinilai tidak layak.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers yang bertemakan ‘Retantai Daya Rusak Ibu Kota Nusantara’ yang digelar di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (15/8/2024).
Menurut Sawung, pembangunan IKN bak istana yang megah, namun tidak memikirkan akses publik sekitar.
Ditambah lagi permasalahan mendesak seperti air. Anggaran pembangunan IKN seharusnya bukan dari investasi, melainkan dari APBN sendiri.
“Proses pembangunannya memang sangat signifikan, namun kalau kita lihat kondisi di lapangan, itu sangat tidak layak. Dari mulai keuangan, perencanaan dan sebagainya. Terkait akses publik untuk warga sekitar dan sebagai nya sangat tidak memungkinkan. Belum lagi warga sekitar yang masih kekurangan air. Pembangunan IKN harusnya bukan dari investasi, melainkan dari APBN sendiri.,” tuturnya.
Ditambahkan Sawung, bahwa pembangunan IKN yang terkesan terburu-buru terlihat melebihi pembangunan zaman kolonial dulu.
“Menarik pengembang untuk melihat pembangunan disana, nampaknya tidak mungkin pengembang besar itu melakukan penghunian berimbang. Karena di Jabodetabek saja banyak pelanggarannya. Ini malah melebihi pembangunan kolonial,” paparnya.
Setali tiga uang, Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Suci Fitria Tanjung menganggap, pembangunan IKN sangat berbeda dengan situasi di Jakarta. Sangat minim sekali partisipasi warga lokal.
Suci menilai, jika Jakarta memang layak untuk ditinggalkan, tapi mengapa tidak ada usaha pemulihan?.
“Perayaan kemerdekaan itu malah dinilai sedang merayakan kerusakan Jakarta. Jadi seluruh wilayah dibagi dua, melayani Jakarta dan melayani Kaltim. Jakarta malah dijadikan justifikasi dan tidak diselesaikan,” imbuh Suci.
Diketahui, polusi udara saat ini di Jakarta sangat buruk dan masih memikul beban lingkungan yang berat, amblesan tanah maupun jalan rusak.
Kondisi ini, WALHI menganggap, Jakarta selalu dijadikan justifikasi untuk pemindahan IKN.
“Terkait apa yang hari ini terjadi, kami WALHI Jakarta juga melakukan diskusi dengan masyarakat lokal, masyarakat betawi terkait UU DKJ. Ketika UU DKJ ini disahkan, ada sekelompok orang yang dianggap bisa mewakili orang betawi, ada upaya untuk memecah belah seolah masyarat masyarakat di Jakarta itu hanya masyarakat Betawi. Padahal masyarakat betawi ingin menampung aspirasi masyarakat di wilayah Jakarta,” jelas Suci.(Ismi)
