Sriwijayamedia.com- Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat membuahkan hasil.
Selain meningkatnya jumlah masyarakat dalam menerima jaminan kesehatan, Pemkot Palembang juga berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Awards.
Bahkan, predikat UHC Awards yang diraih oleh Pemkot Palembang diapresiasi melalui sebuah piagam dan piala penghargaan yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, di The Krakatau Grand Ballroom, Jalan Taman Mini Indonesia Indah, Pintu 1, Cipayung, Kota Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024).
Pj Wali Kota (Wako) Palembang A Damenta melalui Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang dr Fenty Aprina, M.Kes., mengatakan bahwa penghargaan yang diraih oleh Pemkot Palembang tersebut merupakan suatu penghargaan atas komitmen Pemkot Palembang dalam target UHC.
“Alhamdulillah, dengan cakupan lebih dari 98 persen dan tingkat kepesertaan lebih dari 90 persen, Pemkot Palembang berhasil mendapatkan penghargaan untuk kriteria utama,” kata
dr Fenty.
Menurut dia, penghargaan yang diberikan tersebut dikarenakan adanya komitmen Pemkot Palembang dalam meningkatkan jumlah kepesertaan dan persentasi peserta aktif.
Diaa berharap, dengan diraihnya predikat UHC Awards tersebut, jumlah kepesertaan penerima jaminan kesehatan di Kota Palembang dapat dipertahankan, bahkan dapat lebih meningkat lagi.
“Sehingga nantinya seluruh masyarakat kota Palembang mendapatkan jaminan kesehatan semuanya. Jika seluruh masyarakat sudah mendapatkan jaminan kesehatan ini, diharapkan juga tentu peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Palembang,” harapnya.
Diketahui, selain Pemkot Palembang, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin juga memberikan penghargaan kepada kepala daerah lainnya di 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia.
Dilansir dari Wapresri.go.id, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk dengan lebih dari 275 juta jiwa yang terdaftar dalam Program JKN-KIS.
“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh Pemerintah Daerah,” kata Wapres.
Namun, Wapres mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” pintanya. (wan)
