Ketua DPD RI Tekankan Pentingnya Afirmatif Fiskal untuk Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Pesisir

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat akan menghadiri acara ISNA 2024,di ICE-BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (8/8/2024)/sriwijayamedia.com-adjie

Sriwijayamedia.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan Indonesia sebagai negara maritim, dimana sekitar 60 persen masyarakatnya hidup di kawasan pesisir, sudah seharusnya memberikan fokus utama pada pembangunan di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, dirinya menekankan pentingnya afirmatif fiskal untuk pemerataan pembangunan daerah kepulauan dan pesisir.

Bacaan Lainnya

Hal itu dikatakan Ketua DPD RI, pada acara Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2024 yang diselenggarakan di ICE-BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (8/8/2024) malam.

“Afirmatif fiskal itu diperlukan, baik dari sisi keadilan fiskal dalam konteks transfer dari pemerintah pusat ke daerah kepulauan, maupun fokus perhatian pembangunan dan pemerataan di kawasan kepulauan dan pesisir,” kata LaNyalla.

Bukan tanpa alasan hal itu ditegaskan LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu memaparkan adanya gap atau celah yang cukup tinggi dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara daerah daratan dengan daerah kepulauan atau pesisir.

“Bahkan beberapa daerah kepulauan, khususnya di wilayah Timur Indonesia dan di daerah terluar masih masuk dalam kategori daerah yang tertinggal,” terang LaNyalla.

LaNyalla menambahkan, jika dalam RUU Daerah Kepulauan yang digulirkan, DPD RI akan memasukkan afirmatif fiskal, dimana nantinya khusus untuk daerah kepulauan dan pesisir akan dilakukan pendekatan yang berbeda dengan daerah daratan.

Di sisi lain, RUU Daerah Kepulauan yang telah masuk dalam Prolegnas itu dimaksudkan untuk memperkuat posisi daerah kepulauan dan pesisir.

“RUU Daerah Kepulauan itu pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan antara daerah berbasis daratan atau continental, dengan daerah berbasis kepulauan atau perairan,” jelasnya.

Kendati begitu, LaNyalla menilai upaya tersebut tentu saja membutuhkan dukungan dari pihak non-pemerintah, melalui inisiatif-inisiatif yang dapat mempercepat kemajuan dan mengentaskan kemiskinan, serta problematika yang timbul di wilayah kepulauan dan pesisir.

“Saya percaya dan meyakini, dengan pendekatan yang tepat wilayah pesisir Indonesia dapat menjadi contoh sukses dari integrasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. (adjie)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *