Sriwijayamedia.com- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lahat Nana Priatna beserta jajaran membuka secara langsung Rapat Kerja Teknis (Rakertek) penanganan pelanggaran pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) se- Kabupaten Lahat dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024, Sabtu (24/8/2024).
Rakertek ini berlangsung selama tiga hari dimulai 23 -25 Agustus 2024 di Hotel Calista Lahat, dihadiri langsung oleh seluruh Ketua Panwascam beserta anggota se- Kabupaten Lahat serta dihadiri oleh staf komisioner dan pegawai Bawaslu Kabupaten Lahat.
Dalam kata sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat Nana priana menyanpaikan ucapan terima kasih pada seluruh tamu undangan yang sudah hadir dalam Rakertek penanganan pelanggaran pengawas pemilu kecamatan se- Kabupaten Lahat dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024.
Dia menyampaikan bahwa Pilkada serentak tinggal hitungan bulan, yakni pada 27 sampai 29 Agustus 2024 merupakan waktu pendaftaran bakal calon Bupati, Gubernur di Indonesia, dan pada 27 November 2024 adakah jadwal seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih ikut serta memilih Calon Kepala Daerah, baik Bupati, Gubernur maupun Wali Kota secara serentak di seluruh Indonesia.
“Harus kita pahami semua bahwa ketika pemilihan Bupati dan Gubernur, maka tingkat pengawasan dan penanganan pelanggarannya makin tinggi,” tegas Nana Priatna.
Dia menuturkan nanti Panwascam
akan menemui dan akan melihat beberapa indikasi pelanggaran yang akan dilakukan, baik dari tim maupun tim-tim lainnya.
“Saya berharap betul pengawasan melekat dari kawan-kawan kalau sudah masuk tahapan. Saya yakin dan percaya pelanggaran-pelanggaran itu akan ada dan saya meminta kepada saudara-saudara untuk selalu standby di kantor masing-masing, jangan sampai kantornya tidak ada orang karena nanti kalau orang melakukan dan saudara tidak ada,bmaka saudara-saudara juga akan dilaporkan,” terang Ketua Bawaslu Lahat.
Dia juga berharap kepada seluruh peserta harus benar-benar serius untuk mengikuti rakertek pada hari ini dengan sebaik-baiknya.
“Kita harus tahu apa-apa yang harus kita lakukan dalam melakukan penanganan terhadap pelanggaran,” jelas Nana Priatna. (sisil)
