BPS Rilis Inflasi OKI Stabil Dibawah Target Nasional

BPS OKI mencatat tingkat inflasi di Kabupaten OKI dibawah kepemimpinan Pj Bupati Asmar Wijaya terus terkendali di bawah target nasional/sriwijayamedia.com-ist

Sriwijayamedia.com- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mencatat tingkat inflasi di Kabupaten OKI dibawah kepemimpinan Pj Bupati Asmar Wijaya terus terkendali di bawah target nasional.

Berdasar Berita Resmi Statistik (BRS) di Kantor Bupati OKI, inflasi Kabupaten OKI diangka sasaran 2.27 % secara tahun ke tahun (y-o-y) jauh di bawah nasional 2,51 % dan Provinsi Sumsel 2,48%

Bacaan Lainnya

“Artinya trendnya terjaga dua bulan terakhir lebih rendah dari provinsi dan nasional,” kata Kepala BPS OKI Anugerahani Prasetyo Wati, Rabu (3/7/2024).

Penurunan signifikan itu dilihat dari trend selama 6 bulan terakhir.

“Dari 4,92% pada Januari menjadi 2,27% di Juni. Ada tren penurunan signifikan hingga 2,65%,” terangnya.

Sementara inflasi bulan ke bulan (m to m) berada pada angka 0,19%.

Hani menjelaskan penyumbang utama inflasi bulan Juni 2024 secara m-to-m antara lain kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,24%.

“Komoditas penyumbang inflasi secara m-to-m, antara lain Bahan Bakar Rumah Tangga (0,24 %), Cabai Rawit (0,20 %), Ketimun (0,09 %), Ayam hidup (0,04 %), Cabai Merah (0,04 %), dan Daging Ayam Ras (0,03%),” urainya.

Hani menjelaskan pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara inflasi dan deflasi untuk stabilitas pertumbuhan ekonomi.

“Deflasi bukan berarti baik, inflasi belum tentu juga berdampak buruk terhadap perekonomian karena jika terus terusan deflasi artinya daya beli masyarakat menurun. Itu yang dijaga,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Pj Bupati OKI Asmar mengapresiasi capaian yang telah ditorehkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Saya mengapresiasi tim inflasi daerah yang telah bekerja keras untuk mengelola inflasi dari waktu ke waktu,” tuturnya.

Dia mengaku menekan laju inflasi di OKI bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun langkah itu perlu dilakukan, mengingat dampaknya bagi ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

“Bukan soal laporan penilaian Pj Bupati, tetapi inflasi ini mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat,” jelasnya.(jay)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *