Sriwijayamedia.com- Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Sumsel secara resmi dikukuhkan, di atrium Ogan Permata Indah (OPI) Mall Palembang, Sabtu (13/7/2024).
Ketua GEKRAFS DPW Sumsel Randika Pratama menegaskan keberadaan GEKRAFS diharapkan dapat memberikan masukan dan mengawal kebijakan yang tentunya bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Sumsel.
“GEKRAFS Sumsel harus serius mengawal, berani dan ngotot untuk mengawal kebijakan yang pro kepada pelaku kreatif. Bukan berarti kita mengawal pelaku UKM saja, namun seberapa penting kita untuk para pelaku ekraf di Sumsel,” kata Randika.
Pihaknya juga berharap ekonomi kreatif di Sumsel ini mendapatkan reward yang sangat banyak.
Sementara itu, Asisten II Bidang E.Keu dan Pembangunan Setda Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc., menambahkan keberadaan GEKRAFS menjadi wadah bagi para anggotanya dan mampu menampung berbagai ide kreatif, membangun dan meningkatkan kegiatan bagi para pelaku ekraf dalam menghasilkan produk-produk bernilai ekonomis serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumsel.
“Semoga pelantikan pengurus GEKRAFS Sumsel akan memberikan dampak positif untuk menuangkan simpul-simpul kreatif di Sumsel, guna meningkatkan ruang lapangan kerja baru, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Dia juga mengajak seluruh pengurus GEKRAFS untuk membuat komitmen, sinergi serta kolaborasi dalam memajukan dan mengembangkan produk ekraf.
Jika pelaku ekraf maju, tentunya ekonomi akan tumbuh dan masyarakatnya tangguh dan sejahtera.
Terpisah, Ketua DPRD Sumsel Dr Hj R A Anita Noeringhati, SH., MH., memberikan apresiasi atas dilantiknya pengurus GEKRAFS Sumsel.
menyampaikan bahwa ekonomi kreatif masih belum begitu paham masyarakat, karena memikirkan ekraf itu hanya bagaimana ekonomi dalam adanya kehidupan perilaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan saya paham untuk itu.
“Saya berharap GEKRAFS dapat terus mensosialisasikan agar ekraf di Sumsel dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. GEKRAFS juga harus bisa bersinergi dengan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Kehadiran GEKRAFS ini sebetulnya meringankan beban pemerintah daerah dan bisa bergandeng tangan dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti UKM, Pariwisata, Pendidikan, Perdagangan, Perindustrian, dan sebagainya.
“Mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi tahun 2030. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kaum milenial akan menerima estafet dari pemimpin sebelumnya,” imbuhnya.(ton)
