Sriwijayamedia.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mendukung wacana amandemen UUD 1945 kembali ke naskah asli, salah satunya mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Hal ini dikarenakan maraknya politik uang yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu.
“Jadi kita sudah waktunya mengembalikan pemilihan presiden itu di MPR. Pemikiran Prof Amien Rais dulu suara rakyat tidak bisa dibeli, ternyata mudah dibeli, tapi akhirnya bagaimana?. Ini harus diluruskan,” kata La Nyalla, usai menerima kunjungan Ketua MPR RI periode 1999-2004 Amien Rais, di ruang kerjanya, Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2024).
La Nyalla membantah bahwa jika Presiden dipilih langsung oleh MPR akan mengakibatkan kemunduran demokrasi.
Menurut La Nyalla, situasi di era Orde Lama dan Orde Baru sudah berbeda dengan era Reformasi.
“Jangan kita beranggapan demokrasi mundur. Pada zaman Orde lama dan Orde Baru belum jalan demokrasi. Sekarang ini kita baru menjalankan demokrasi. Jadi kita tidak usah berdebat lagi soal itu,” tegas Senator asal Provinsi Jawa Timur tersebut.
La Nyalla mengatakan, DPD RI akan kembali mendorong amandemen kelima UUD 1945, usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024.
“Kita menuntut sidang istimewa yang akan kita laksanakan setelah presiden terpilih Pak Prabowo dilantik. Kita ingin membuat DPD punya hak untuk membuat Undang – Undang,” pungkasnya. (adjie)
